Pemerintah tidak jadi menerapkan pelonggaran aturan ekspor bahan-bahan mentah hasil tambang khususnya berbentuk biji (raw material) atau ore (bauksit) dalam paket kebijakan ekonomi jilid I. Pembatalan ini setelah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kepada pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakan Darmin, pada awal penyusunan paket kebijakan sektor energi, ada usulan yang diterimanya dari dunia usaha agar izin ekspor bisa diajukan kembali oleh eksportir apabila perusahaan telah menyelesaikan 30 persen pembangunan pabrik pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina.

Izin ekspor kembali tersebut dinilai mampu memperbaiki arus kas (cash flow) perusahaan tambang yang tengah lesu akibat jatuhnya harga komoditas dunia.

Ditambahkan Darmin, secara logika bisnis, hal itu itu masuk akal, sehingga ia sempat menyetujui usul tersebut masuk dalam paket kebijakan dari sektor energi. "Tapi pas sebelum di launching, kami undang lagi stake holder. Mereka bilang jangan pak! Bapak tidak bisa mengizinkan itu, justru yang tidak punya smelter juga akan banyak ekspor," ujar Darmin.

Dikatakan Darmin, ada pihak yang tidak setuju ekspor bahan galian tambang mentah dibuka kembali. Pasalnya jika hal tersebut diizinkan maka proses pembangunan smelter tidak bakal serius atau mungkin tidak akan pernah dimulai dan selesai.

Menko Perekonomian menyatakan, dalam menyusun paket kebijakan deregulasi itu pemerintah saling berkoordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan pendapat. Pro dan kontra tak jarang terjadi. Namun dalam memutuskan paket kebijakan deregulasi, pemerintah memiliki saringan tersendiri sebelum kebijakan diterapkan. Meskipun hal tersebut akhirnya menimbulkan pertentangan.

"Kami punya saringan atau filter. Sekali dikeluarkan, kalau ada oposisi tidak akan berubah. Kecuali kalau mereka (oposisi) bisa memberikan bukti-bukti kalau pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, tentu akan kami ubah," tegas Darmin.