Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya masih terus mengkaji polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada dua opsi yang tengah dikaji, yakni upaya pengembalian kelebihan bayar Rp191 miliar, atau pembatalan pembelian lahan tersebut.

Kepada pers di Balai Kota DKI Jakarta, Sandiaga mengatakan, saat ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI sedang menindaklanjuti hasil audit BPK yang menyebutkan pengadaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp191 miliar.

Dari kajian tersebut, selanjutnya, Pemprov DKI akan mengambil keputusan, apakah meminta pihak Yayasan RS Sumber Waras mengembalikan kerugian negara atau membatalkan pengadaan lahan tersebut.

“Sumber Waras, kami menunggu hasil dari audit WTP (wajar tanpa pengecualian) yang lagi terus kita lakukan. Tindak lanjut dari BPK yang ingin dilakukan yaitu dua, yang pertama memohon pengembalian dana Rp191 miliar sebagai kelebihan bayar karena ini di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh BPK, atau dibatalkan pembeliannya," ujar Sandiaga.

Sandiaga menambahkan, sebelum ada keputusan, proyek pembangunan RS di atas lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras itu belum bisa dilakukan. Dia berharap agar pihak BPKD Jakarta segera menyelesaikan tindak lanjutnya.

“Jadi sebelum itu selesai, sebelum Sumber Waras itu clear permasalahannya dari segi akuntansinya dan legalnya, kami belum bisa menindaklanjuti pembangunan rumah sakitnya. Saya harap ini bisa cepat diselesaikan sesuai dengan road to WTP itu," tandas Sandiaga.

Pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi polemik setelah BPK merilis hasil audit investigasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut sempat diselidiki oleh KPK, namun dinyatakan belum menemukan indikasi korupsi.