Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Kebijakan itu menimbulkan kekecewaan dari menteri sebelumnya, Muhammad Nuh. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang Kesra, Fahri Hamzah menyarankan, Anies bertemu Nuh untuk membahas Kurikulum itu.

Kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (08/12), Fahri mengatakan, pertemuan itu perlu agar ada kesepahaman yang sama antara kedua pihak. Ia menilai, semestinya, setiap kebijakan termasuk pendidikan melibatkan seluruh stakeholder.

“Jangan sampai kebijakan yang dibikin kabinet SBY jadi dimentahkan seperti kurikulum ini. Itu semua kan sudah dibahas periode DPR lalu,” ujar Fahri.

Ia menambahkan, apa yang dilaksanakan Pemerintahan SBY selama 10 tahun, cukup matang dipikirkan. “Tolong semuanya jangan dimentahkan. Obrolkan baik-baik. Pak Anis dan Pak M. Nuh kan orang baik juga," ujar Fahri.

Fahri pun mengimbau Anies agar mendengarkan pula masukan dari M Nuh sebagai menteri yang dulu menerapkan kebijakan kurikulum 2013.

“Yang saya lihat ada perbedaaan pandangan dari Anis dan Nuh. Tolong dibicarakan, disepakati. Kemudian kesepakatan dikeluarkan sama-sama dengan pemahaman yang utuh.”

Fahri meminta kebijakan pemerintah terdahulu tidak serta merta diganti. “Jangan yang sudah dirancang selama 2 tahun lebih oleh Mendikbud dan Diknas dulu itu, kini langsung dicabut. Hargailah di bidang apapun," kata Wakil Sekjen PKS itu.

Fahri mengatakan, pemerintah perlu melakukan pengkajian dampak dari penghentian kurikulum 2013. Persoalan distribusi buku yang tercetak dan sudah menyebar, juga harus dipikirkan dan dipertimbangkan.

“Kita kan nggak tahu aksi penghentian ini apa implikasinya. Penghentian itu mencakup berapa wilayah, berapa sekolah, terus level apa? Kalau proyek ini sudah level cetak buku dan APBN, saya dengar kabarnya itu di atas Rp2 triliun. Terus apa itu nanti hangus?" ujar dia.