Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan di Jakarta Convention Center, Senin (10/01), berakhir. Menutup rapat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan 6 arahan umum untuk menyukseskan pembangunan di 2011.

Presiden meminta agar program kerja pemerintah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 dan APBN 2011, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011 dan APBD 2011.

Selain itu, Presiden SBY juga meminta capaian pembangunan di tahun 2010, sebagaimana yang dipaparkan pada sesi pembukaan, dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Presiden SBY meminta semua pemangku kepentingan agar dilibatkan penuh. “Apakah dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan perangkat negara lain yang mengemban tugas di daerah.”

Presiden juga meminta pemerintah mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki. "Saya menilai potensi yang kita miliki belum sepenuhnya digunakan dan dikembangkan. Dalam bahasa asing, kita belum tap the true potentials," ujar dia.

BUMN, samabung Presiden, belum berkembang sesuai potensinya. Aset BUMN Rp2.382 triliun. Pimpinan BUMN diminta kreatif, sama kreatifnya dengan pimpinan dunia usaha swasta. “Dunia swasta juga harus berkembang lagi, jangan hanya berfalsafah bisnis APBN, tetapi harus menuju bisnis GDP.”

Daerah di seluruh Indonesia juga masih bisa dikembangkan. "Di tahun 2011, mari kita lakukan percepatan perluasan pembangunan ekonomi dengan zona ekonomi khusus, dan klaster industri. Master plan akan siap sebelum medio 2011," kata Presiden.

Pada bagian lain, Presiden meminta agar kemandirian pangan di Indonesia diwujudkan. Terkait pangan, pemerintah harus memiliki sasaran yang berani. Salah satunya, Presiden meminta agar perkiraan cadangan beras pada 2011 sekitar 5 juta ton dilipatgandakan. "Saya katakan belum cukup. Untuk penduduk sebanyak 237 juta, maka kita perlukan cadangan beras dua kali lipat," ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta komoditas utama, seperti beras, jagung, gula, dan daging sapi, harus tetap aman selama empat tahun mendatang. "Untuk itu diperlukan langkah terpadu secara nasional, mulai dari lahan produksi dan produktivitas, teknologi, antihama, benih yang dapat mengatasi perubahan iklim, dan lain-lain.”

Pada arahan terakhirnya, Presiden meminta pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas pembangungan. "Oleh karena itu, saya mengajak mulai menteri, gubernur, bupati, walikota, pada setiap programnya, harus senantiasa dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan," ujar SBY.

Pemerintah, ujar Presiden, harus memberikan atensi khusus pada komunitas marjinal, seperti nelayan, petani penggarap, dan masyakarat pinggir perkotaan.