Melihat kondisi alam Pulau Flores yang rawan bencana (termasuk di daerah-daerah lainnya), dan pengalaman bahwa hampir setiap 10 tahun ada bencana besar, maka diperlukan suatu badan {emergency management} yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, yang secara otonom dapat bekerja dan bertindak cepat. Sebab dari pengalaman selama ini, bencana-bencana yang terjadi secara periodik itu, berada di luar kemampuan dan jangkauan Pemda-Pemda yang bersangkutan untuk memenuhi secara segera dan cepat kebutuhan-kebutuhan darurat dari masyarakat berupa pangan, obat-obatan, air minum dan transportasi.

Demikian dikemukakan sesepuh masyarakat NTT Drs. Frans Seda ketika menyampaikan kesimpulan dan usulan dari Tim Posko Bantuan Kemanusiaan Untuk Flores (BKUF), di Jakarta, Jumat (11/4). Tim Posko BKUF juga menilai, dengan segala kemauan baik, hirarki dan birokrasi pemerintah bereaksi lamban dalam upaya menanggulangi keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam.

Selain itu, menurut Seda, yang juga penasihat ekonomi Presiden, Pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi kesenjangan sosial dan teknis, antara lain lewat proyek “resettlement” penduduk dari tempat-tempat yang rawan bencana, pembangunan jalan, bendungan, irigasi, dan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang tahan bencana, serta menyediakan alat-alat berat siap pakai di kabupaten-kabupaten untuk mengatasi kondisi darurat.

Posko BKUF yang dipimpin oleh Seda itu dimaksudkan untuk menggalang solidaritas sosial bagi masyarakat yang tertimpa bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Flores pada awal April lalu. Dari informasi yang dihimpun hingga saat ini tercatat sedikitnya 49 orang meninggal dan sekitar 10 orang hilang atau masih dalam pencarian Tim SAR. Korban meninggal dan hilang itu masing-masing berasal dari Kabupaten Ende 31 orang (11 telah ditemukan menjadi mayat, 20 masih dalam pencarian), dari Kabupaten Sikka 7 orang meninggal, 8 orang hilang, dan dari Kabupaten Flores Timur 10 orang meninggal, 2 orang hilang.

Saat ini di Posko BKUF telah terkumpul bantuan dari berbagai pihak, terdiri dari 10.223 potong pakaian (dewasa dan anak-anak), 300 lembar selimut, 39 dos pakaian layak pakai, 90 dos mie instan, 55 dos susu instan, obat-obatan serta uang sejumlah Rp 750.000. Seluruh bantuan itu segera dikirim ke Flores dalam pekan ini, dan selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi bencana di tiga kabupaten tersebut. Sebelumnya sudah dikirim 27 dos mie instan masing-masing untuk Larantuka 20 dos, dan Maumere 7 dos.

Sementara itu, diterima surat dari Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Yutaka Iimura, yang menyatakan simpati sekaligus kesediaan Pemerintah Jepang memberi bantuan bagi para korban bencana banjir di Pulau Flores. Dubes Iimura bahkan telah menunjuk stafnya Takashi Aoki untuk berunding dengan Tim Posko BKUF tentang program bantuan Pemerintah Jepang. Staf Kedubes Jepang juga berencana akan meninjau langsung kondisi para korban dan lokasi bencana di Pulau Flores.

Menurut sekretaris Tim Posko BKUF, Phillip Gobang, secara umum bantuan darurat berupa bahan pangan, pakaian, dan obat-obatan sudah cukup terpenuhi. Yang belum dipenuhi adalah kebutuhan air minum yang menjadi langka akibat hancurnya jaringan pipa air minum karena dihantam banjir, serta transportasi berupa truk-truk, perahu-perahu karet, jembatan-jembatan darurat, serta alat-alat berat untuk memperbaiki/membangun jalan-jalan antar-desa di pedalaman yang hampir semuanya sudah merupakan sungai-sungai/aliran air banjir.

Saat ini, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk pembelian obat-obatan dan pembangunan rumah sangat sederhana, antara lain untuk sekitar 500 kepala keluarga termasuk 40 bayi di Kabupaten Sikka yang saat ini ditampung di pusat penampungan dan di rumah-rumah keluarga (yang bertambah miskin karena penampungan itu) dari pulau-pulau sekitar kota Maumere yang rumah/kampungnya diterjang ombak/badai laut. Upaya yang sama juga dilakukan untuk pembangunan rumah-rumah yang hancur, yaitu di Larantuka/Flores Timur 78 buah, dan Ende 17 buah. Sedangkan akibat musnahnya ribuan ha sawah dan padi ladang yang rusak karena tanah longsor, diperlukan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 20 kecamatan, yaitu 7 kecamatan di Larantuka, 8 di Ende, dan 5 di Sikka.