Sejumlah tokoh masyarakat Mesir menyerukan agar keabsahan Mohammed Mursi sebagai Presiden dipulihkan. Hal ini untuk menghindari tragedi kemanusiaan yang sedang mengancam negara tersebut. Mereka juga menyerukan dibukanya dialog untuk pemilihan dini.

Prof Dr Sahar Khamis, pakar komunikasi asal Mesir dari University of Meryland, Amerika Serikat (AS), Minggu (07/07), mengatakan, jalan keluar terbaik adalah mengembalikan keabsahan Presiden Mursi dan baru kemudian membuka dialog untuk pemilihan dini.

Perempuan yang tidak berafiliasi dengan partai politik itu mengecam keras campur tangan militer dalam politik yang menimbulkan prahara politik dan konflik berdarah-darah berkepanjangan. Ia mengecam tindakan kudeta militer yang melengserkan Presiden terpilih dalam pemilu yang paling demokratis pertama negara itu.

“Dengan alasan apapun, militer tidak boleh campur tangan dalam masalah politik. Militer itu digaji rakyat dan diberi alat perang untuk mempertahankan kedaulatan negara, bukan untuk bermain politik," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan analis politik Fahmy Howeidi. Menurut kolomnis ini, kudeta militer adalah preseden buruk bagi masa depan demokrasi. “Militer harusnya sadar bahwa Moursi memenangkan suara rakyat lewat pemungutan suara, dan itu berarti Moursi mengemban amanah konstitusi sebagai Presiden untuk seluruh rakyat Mesir," ujar penulis produktif itu.

Hal yang sama juga disampaikan Prof Dr Syeikh Yusuf Qardhawy. Ulama kharismatik yang sangat berpengaruh di Mesir dan dunia Islam itu, mengutuk sikap militer yang melengserkan Moursi. “Keabsahan Presiden Moursi wajib dikembalikan, dan tentara wajib menghormati putusan rakyat yang memberi kepercayaan kepadanya," ujar ulama Mesir yang bermukim di Qatar itu.

Cendekiawan berpengaruh yang kini memimpin Persatuan Ulama Islam Se-Dunia, tersebut mendesak agar militer secara legowo meminta maaf kepada rakyat. “Angkatan bersenjata harus minta maaf kepada rakyat dan membatalkan peta jalan militeristik serta memulihkan posisi Presiden Moursi," ujar dia.

Syeikh Qardhawi merujuk pada peta jalan yang membatalkan konstitusi dan mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour untuk menjabat presiden sementara pengganti Moursi. Sementara itu, Adly Monsour mulai menjalankan tugas di Istana Presiden Al Ettihadiyah.

Pada Sabtu (06/07), Mansour bertemu dengan tokoh oposisi Mohamed Elbaradei, yang kemudian diisukan telah ditunjuk sebagai perdana menteri. Namun, pada Sabtu malam, pihak kepresidenan membantah penunjukan Elbaradei sebagai perdana menteri, dan disebutkan masih dalam pembahasan dengan berbagai pihak untuk pembentukan kabinet transisi.

Ikhwanul Muslimin menyerukan pendukung Mursi di seanteri negara untuk kembali turun ke jalan pada hari ini, Minggu (07/07) dengan tema tuntutan "Pengembalian Keabsahan Presiden Mursi.” Adapun oposisi juga menyerukan pendukungnya agar berhimpun di Bundaran Tahrir pada hari yang sama.