Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang totalnya Rp72 triliun, mengalami defisit sebesar Rp12 triliun. Defisit terjadi karena adanya ketidaksesuaian akibat beberapa kegiatan yang saat ini masih berjalan.

“Jadi APBD kita ini sebetulnya hanya sampai Rp60 triliun, karena yang Rp12 triliun tidak tercapai," ujar Saefullah kepada pers di Balai Kota, Jakarta, Selasa (04/11).

Ia menyebut, program Electronic Road Pricing (ERP) yang diprediksi sudah jalan, tapi ternyata hingga kini masih uji coba dan menelan dana sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, ia menyebut, target pajak reklame yang tidak tercapai sebesar Rp4 triliun. Tidak tercapainya target itu, karena pajak reklame yang terlalu mahal.

“Kita lagi verbal Pergub-nya, supaya pajak reklame ini diturunkan 50 persen. Biro reklame suka pasang (iklan) di perbatasan Jakarta. Mungkin lebih murah atau bagaimana. Jadi ini kita sikapi untuk turunkan 50 persen, supaya peminatnya bergairah," ujar dia.

Ditambahkan Saefullah, dari APBD yang berjumlah Rp60 triliun tersebut, belum semuanya terserap dengan sempurna. Saat ini, baru sekitar 31 persen saja dana APBD yang berhasil terserap.

Sementara dari perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, masing-masing target serapan bisa mencapai 70 persen dan 69 persen.

“Saat Rapim dibahas penyerapan hampir 31 persen, karena pekerjaan fisik penagihannya di bulan Desember. Sekarang lagi dibangun Puskesmas, Sekolah, dan lain-lain. Biasanya mereka lakukan penagihan pada Desember. Dibobot berapa persen pekerjaannya, lalu kita lakukan pembayaran," tandas Saefullah.