Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 terancam deadlock. Koalisi Merah Putih (KMP), mensyaratkan sejumlah perubahan, agar RAPBN tersebut bisa disahkan tepat waktu, 30 Oktober besok. Pemerintah mengupayakan kompromi, untuk mencari jalan keluar agar tak sampai pengesahan APBN dilakukan melalui voting.

“Tadi juga sudah dilaporkan ke presiden mengenai RAPBN. Kami meyakini lah apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya sama untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle untuk mensejahterakan rakyat," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di sela-sela mendampingi Presiden Jokowi di Rumah Dinas Bupati OKI, Sumsel, Kamis (29/10).

Pramono yakin, masih ada jalan keluar terkait persoalan dalam RAPBN 2016. Pramono mengatakan, baik KMP maupun KIH tentunya tujuannya sama, yakni untuk mensejahterakan rakyat.

“Dan saya yakin tidak akan deadlock karena kita akan cari kompromi dan jalan keluar. Karena persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan, mudah-mudahan bisa diambil jalan keluarnya," ujar dia.

Pramono menyebut, komunikasi intensif dengan partai pendukung maupun KMP terus dilakukan pemerintah. “Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-voting lah," jawab Pramono.

Pramono mengatakan, dirinya ada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang bertugas menjalin komunikasi tersebut. "Yah ada Pak Luhut dan saya yang berkomunikasi. Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan," tandas Pramono.