Partai Golkar menilai, besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, tidak pro takyat. Mereka meminta anggaran PMN dipangkas dan dialihkan untuk program yang lebih pro rakyat.

“Kalau nggak salah ada Rp 2.000 triliun lebih, karena jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," terang Sekjen Golkar Idrus Marham kepada pers di Jakarta, Kamis (29/10).

Dikatan Idrus, sikap pemerintah menaikkan anggaran PMN untuk BUMN, tak pro rakyat. Apalagi, penerimaan PMN pada APBN periode lalu terbukti sangat rendah.

“Jelas PMN itu nggak efektif dan itu tidak pro rakyat, kan terlihat dari penerimaan PMN yang lalu penyerapannya rendah. Jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi, baru kami bisa menyetujui APBN 2016," ujar Koordinator Harian KMP ini.

Dikatakan, Golkar sudah membuat 6 poin catatan untuk RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah. Namun, catatan itu baru akan mengungkapnya di rapat Banggar DPR yang digelar siang ini.

Idrus mengatakan KMP kompak, alokasi anggaran di RAPBN 2016 harus diubah. “Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," tambahnya.

PMN adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. PMN pada BUMN akan dicatat sebagai belanja modal atau belanja investasi pada APBN. Penerimaan bagian laba (dividen) dari BUMN akan dicatat dalam APBN sebagai PNBP.

Dalam RAPBN 2016, Pemerintah menaikkan anggaran untuk PMN. Kebijkan itu yang ditolak KMP. Mereka meminta anggaran itu dialihkan untuk menambah alokasi dana desa. Saat ini, dana desa baru terealisasi kurang dari 50 persen dari yang dijanjikan Presiden Jokowi.