Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TB Hassanudin mengaku terganggu dengan isu yang dimunculkan, soal keterkaitan Presiden Joko Widodo dengan kisruh di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pemecatan Fahri Hamzah. Ia memastikan, tidak ada intervensi pemerintah terkait pemecatan Fahri dari PKS. Meski dikenal kritis terhadap pemerintah, tapi kritik yang dilontarkan Fahri masih dalam tataran normal.

“Terlalu jauh (mendgau) kalau Fahri dipecat karena permintaan Presiden. Justru, di mata Presiden Jokowi, Fahri bukan ancaman atau orang yang bisa merontokkan posisi Presiden. Lalu kenapa harus dipecat?" ujar TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (04/04).

Hasanuddin memandang kritikan Fahri terhadap pemerintah justru tidak begitu pedas ketimbang anggota DPR lainnya. “Bagi anggota DPR, sikap Fahri terhadap pemerintah itu dianggap biasa saja. Padahal banyak kritik anggota DPR yang lebih keras daripada Fahri, tapi disampaikan secara tertutup dalam acara RDP dan Raker," ujar dia.

Hasanuddin menambahkan, demokrasi telah memberi ruang kepada semua orang untuk dapat mengritik pemerintahan dan bagi anggota DPR, mengeritik adalah salah satu tugas konstitusionalnya .

“Dan naif sekali kalau Presiden meminta mencopotnya, lalu Presiden PKS dengan enteng mengabulkan permintaan tersebut. Apa manfaatnya?" tegas Hasanuddin.

Politisi PDIP itu berpendapat, pemecatan Fahri lebih dikarenakan persoalan internal. Dia meminta agar semua pihak dapat secara jernih melihat masalah itu dengan tidak mengaitkan dengan hal di luar dari partai.

“Saya melihat ini lebih pada urusan intern PKS setelah ada perubahan pimpinan di lingkungan PKS. Dan mari kita saling menghormati masalah internal masing-masing, tak perlu harus ada kambing hitam," pungkasnya.