DPR menilai belum ada keseriusan dari pemerintah dalam menangani masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini Komisi IV DPR akan menyurati Presiden siang ini, Rabu (07/10).

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan, penanganan cepat dan serius untuk penanganan kabut asap belum juga terlihat. Padahal sudah 3 bulan masalah kabut asap ini terjadi. Selama itu masyarakat, anak-anak mengalami krisis udara sehat di Sumatera dan Kalimantan.

“Tiga bulan tanpa udara sehat, tanpa penerangan juga tanpa sekolah. Kita saja di ruangan ini sehari dipenuhi asap mungkin udah gak betah. Karena itu siang ini kita surati Presiden melalui ketua DPR agar turun langsung mengumpulkan pimpinan daerah setempat,” kata Edhy di Senayan, Rabu (07/10).

Edhy menjelaskan perlunya penambahan dana untuk penanganan kabut asap ini. Sejatinya pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Saya heran Presiden berkunjung, namun untuk penyelesaian ini juga tidak ada, kami sepakat kalau masalah kabut asap ini sebagai bencana nasional,” kata Edhy.

Menurut Edhy, tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Persoalan tidak sekolah, tidak bisa mencari nafkah, juga tidak bisa bernapas.

"Kenapa anggaran untuk kementerian Kehutanan justru turun di saat anggaran lembaga lain naik. Belum lagi pengaruh hubungan bilateral kita dengan negara lain,” pungkas Edhy.