Pengamat ekonomi kebijakan, Ichsanuddin Noorsy menyampaikan kisruh pembahasan rancangan APBD DKI 2015 tidak akan berkepanjangan apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mau berkomunikasi lebih intensif dengan pihak legislatif. Kekisruhan ini muncul karena Ahok menyerahkan Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 yang bukan hasil pengesahan rapat paripurna DPRD.

Ichsanuddin mengatakan, angka Rp12,1 triliun yang disebut oleh Ahok sebagai dana siluman, adalah temuan pribadi Gubernur yang perlu diklarifikasi dengan pihak dewan. "Mestinya sebelum diserahkan kepada Kemendagri, dibahas lagi dengan DPRD kalau memang ada temuan," ujar dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (07/03).

Setelah dibahas kembali dan sudah disepakati bersama maka barulah Gubernur mengajukan draf APBD DKI 2015 kepada pihak Kemendagri untuk disetujui. Jika langkah ini ditempuh Ahok maka tak akan muncul polemik APBD 2015 seperti saat ini.

Ia menegaskan, biang perseteruan ini adalah langkah Gubernur yang mengajukan draf APBD yang diubah dan belum dibahas kembali bersama DPRD. Jika hal itu kembali dibahas dengan legislatif, sangat dimungkinkan terjadi perubahan serta penyesuaian dalam mata anggaran sehingga angka siluman Rp12,1 triliun itu tak lagi muncul.

Ichsanuddin mengingatkan, draf APBD yang sah yang diserahkan ke Kemendagri adalah hasil pembahasan bersama antara Pemprov dan Dewan.

Ichsanuddin menambahkan bila memang masih dicurigai ada anggaran yang tak lazim, maka disitulah proses audit bisa dijalankan untuk membuktikan pihak mana yang salah. "Suka tidak suka, Ahok memang menabrak aturan," ujarnya.