Tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepanjang 6 bulan terakhir terus menurun. Survey yang dilakukan Indo Barometer menyebut, tingkat kepuasan publik tergerus hingga 17,5 persen.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46,0 persen, yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen," terang Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei nasional keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (08/10).

Dijelaskan, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Angka mengalami penurunan mencapai 11,2 persen.

Penurunan tingkat kepuasan juga terjadi pada kinerja menteri kabinet kerja. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasaan publik turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen atau turun 9,7 persen.

Lebih lanjut Qodari juga menjelaskan bahwa dalam survei kali ini memperlihatkan bahwa hubungan antar lembaga yang terbaik menurut kacamata publik adalah Presiden dan Wapres.

“Jadi skor tertinggi justru hubungan terbaik antara Presiden Jokowi dan Wapres M Jusuf Kalla yakni sebesar 83,7 persen. Jadi di mata publik nggak benar itu isu-isu hubungan tak baik Presiden-Wapres," kata Qodari.

Sementara hubungan terendah adalah antara Presiden dengan DPR yang hanya 64.9 persen. “Ini survei dengan jawaban terbuka. Jadi semua jawaban tidak kami konstruksikan, ini jawaban terbuka dari masyarakat, sehingga kadang-kadang tidak menyambung," kata Qodari.

Yang menarik, ujar Qodari, adalah jawaban masyarakat atas keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK. Jawaban tertinggi pada pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 15,5 persen. Disusul pemberantasan KKN sebesar 6,5 persen dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 5,1 persen. Selanjutnya soal pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan hukuman mati narkoba sebesar 3,4 persen.

“Namun yang menarik, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih besar, yakni 38,1 persen," kata Qodari.

Sementara soal kegagalan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi soal harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 17,3 persen, disusul tidak mampu mengatasi masalah ekonomi sebesar 13,3 persen dan melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 7,4 persen serta meningkatnya harga BBM sebesar 4,3 persen.

Qodari menjelaskan, survei pengumpulan data dilakukan pada 14 hingga 22 September 2015. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang. Margin of error kurang lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi, tampak bahwa secara umum responden survei ini mirip dengan populasi.