Pengajuan nama Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah melalui kompromi di dalam Koalisi Indonesia Hebat. Pengajuan Letjen (Purn) TNI itu atas usulan seluruh ketua umum (Ketum) partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Setidaknya, demikian disampaikan politisi PPP dari kubu Munas Surabaya, Syaifullah Tamliha kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/06). Ia mengatakan, seluruh pimpinan partai di KIH tidak keberatan dengan tudingan yang dialamatkan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu, terkait peristiwa penyerangan kantor PDIP, 27 Juli 1996 lalu.

“KIH justru ingin agar Sutiyoso jadi kepala BIN. Nama Sutiyoso itu usulan para ketua umum partai di KIH," ujar Syaifullah.

Atas dasar itu, i berharap, tidak ada lagi polemik terkait pengajuan Sutiyoso sebagai kepala BIN. Syaifullah bahkan mengklaim PPP ikut menjadi inisiator pengusul kepada Presiden agar Sutiyoso dipilih menjadi kepala BIN.

“Sutiyoso sudah lama digadang-gadang untuk menjadi orang nomor satu di lembaga intelijen negara itu. Bang Yos sudah sempat dipanggil ke istana untuk membahas itu," ujarnya.

Diketahui, kala menjabat Pangdam Jaya, nama Sutiyoso sempat terseret aksi penyerangan kantor DPP PDIP 1996 silam, atau terkenal dengan peristiwa kerusuhan dua puluh tujuh Juli (Kudatuli). Politisi PDIP TB Hasanuddin, termasuk yang terkejut dengan dipilihnya Sutiyoso oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kepala BIN.

Dalam pandangan Hasanuddin, selain usia Sutiyoso yang sudah tua, Sutiyoso juga punya catatan kelam dengan PDIP.

Saat terjadi peristiwa penyerangan Kantor PDIP, di Jalan Diponegoro, 1996, Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya dan pemegang komando wilayah Jakarta saat itu. “Setahu saya, beliau yang nyerbu Kantor PDI Perjuangan," ujar dia, kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Rabu (10/06).

Akan tetapi, Hasanuddin memahami, bahwa penunjukan Kepala BIN adalah prerogratif Presiden dan ia menghormatinya. “Saya tidak sayangkan. Saya tidak apresiasi. Saya tidak juga pasrah. Tapi itu hak prerogatif presiden. Ya sudah lah. Tapi apa kata kader (PDIP)?" ujar anggota Komisi I DPR.