Masyarakat diajak untuk memilih pemimpin yang benar-benar menjadi panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi dan berkomitmen memberantas korupsi.

Ajakan itu disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Taufiequrachman Ruki saat konferensi pers pernyataan sikap pimpinan KPK periode 2003-2019 terkait kondisi bangsa dan negara yang dianggap sudah kehilangan kompas moral dan etika.

"Saudara-saudara sekalian, tanggal 14 kita akan melakukan pemilu. Saya akan menyoroti khusus mengenai masalah pemilihan presiden. Presiden ini adalah panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi, walaupun UUD-nya mengatakan presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara," kata Ruki kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/2).

Menurut Ruki, pada dasarnya presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam rangka pemberantasan korupsi. Jika nantinya yang terpilih adalah presiden yang tidak punya komitmen pemberantasan korupsi atau yang hanya pencitraan maka Indonesia akan semakin terpuruk.

"Utang yang begitu besarnya itu tidak bisa tidak, kecuali dilakukan dengan, yang pertama bersihkan dulu korupsi, baru nanti akan pendapatan kita akan naik, kepercayaan publik akan naik," kata Ruki.

Ruki mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih presiden pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 9 hari lagi.

"Presiden itu harus memiliki strong komitmen dalam rangka memberantas Korupsi. Tanpa orang yang seperti itu, berapa trilliun habis untuk melakukan pemilu, nol. Karena persoalannya persoalan moral," pungkas Ruki.[]