Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko disesalkan Tim Kampanye Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Moeldoko dinilai terlalu dini menganulir pernyataan TNI AD perihal adanya oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan warga untuk memilih capres nomor urut tertentu.

Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengatakan, justru apa yang telah disampaikan pihak KSAD Jenderal Budiman bahwa TNI AD sudah cepat mengusut dan menjatuhkan hukuman terhadap para oknum TNI, termasuk Babinsa yang bersalah, haruslah diapresiasi.

Menurut Hasto, sikap KSAD tersebut merupakan pelaksanakan instruksi Presiden SBY agar TNI bersikap netral, dan bagi yang melanggar harus diambil tindakan tegas.

"Sayang sikap kesatria sebagai tentara Saptamargais ini dianulir oleh Panglima TNI. Bahkan Panglima TNI malah menyangkal adanya kesalahan tersebut," kata Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (09/06).

Hasto mengeluarkan pernyataan itu untuk menanggapi pernyataan Moeldoko, Minggu (08/06). Sebab Moeldoko mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), apa yang disampaikan terlapor dalam kasus Babinsa, secara pelaksanaan pemilu, tidak terbukti.

"Ketua Bawaslu telah nelepon kepada saya, saya (Bawaslu) serahkan kepada panglima untuk selesaikan semua itu," kata Moeldoko sembari menyatakan bahwa netralitas TNI akan dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan Negara.

Sementara, Kadispenad Brigjen Andika Perkasa menjelaskan, KSAD Jenderal Budiman telah memerintahkan Pangdam Jaya Mayjen Mulyono untuk mengusut tuntas adanya tuduhan tersebut.

Hasto mengatakan, Panglima TNI harusnya menyadari bahwa netralitas TNI adalah syarat mutlak bagi transisi kepemimpinan secara damai dan demokratis. TNI harus diperkuat menjadi alat negara yang profesional, dan bahkan paling disegani di ASEAN dan regional. "Membiarkan Babinsa dalam gerakan politik untuk mendukung capres tertentu adalah cacat demokrasi. Karena itulah harus dihindari," kata Hasto.