Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo melempar bola panas. Ia mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu lagi ada. Banggar DPR dinilai tidak efektif karena hanya jadi sarang percaloan dan mafia.

Seperti diketahui, pasca terkuaknya kasus Muhammad Nazaruddin, Banggar DPR disorot tajam. Alat kelengkapan DPR tersebut dicurigai penuh dengan praktik percaloan dan mafia. “Saya setuju bahwa sebaiknya dipertimbangkan ulang, khusus Badan Anggaran DPR tidak perlu ada," ujar Tjahjo kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/08).

Tjahjo mengusulkan, nantinya, pembahasan mengenai anggaran antara DPR dan pemerintah dilakukan di komisi masing-masing. “Pembahasan anggaran bersama mitra pemerintah difokuskan di masing-masing komisi-komisi DPR saja, sesuai bidang komisinya dan “satuan 3” yang menjadi hak DPR, harusnya dihapuskan saja," ujar politisi senior PDIP ini.

Tjahjo serius dengan usulnya menghapus badan anggaran tersebut. ia menyarankan agar usulan ini segera dibicarakan terbuka antara pemerintah dan DPR, untuk kemudian dibahas perubahan UU soal mekanisme pembahasan alokasi APBN. “Pada prinsipnya anggota DPR adalah 'calo' dalam memperjuangkan aspirasi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah pemilihannya dan konstituennya. Hak setiap anggota DPR harus koordinasi untuk tahu akan data-data pengajuan anggaran di provinisi, kabupaten/kota dapilnya," imbuhnya.