Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menyatakan, melihat perkembangan positif di lapangan, operasi pemulihan keamanan di NAD diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun 2003.

"TNI memang tidak berkeinginan memperlama pelaksanaan operasi militer," ujar Ryamizard seusai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Markas Besar (Mabes) TNI AD, kemarin.

Rapat yang berlangsung tertutup pukul 14.00 sampai 18.30 itu. Dalam rapat tersebut hadir juga Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD Letjen Bibit Waluyo, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen Sriyanto, serta Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen Sulaiman AB.

Ryamizard mengatakan, TNI AD sepakat dengan DPR mengenai harapan agar operasi pemulihan keamanan bisa berjalan lebih cepat untuk tidak semakin menyusahkan rakyat Aceh. Patokan awal, operasi pemulihan keamanan akan berjalan sesuai dengan rencana, enam bulan. Diharapkan pasukan TNI bisa ditarik sebelum akhir tahun 2003 meski tidak secara total.

Sebenarnya, urusan operasi pemulihan keamanan di Aceh merupakan kewenangan Markas Besar TNI, termasuk dana yang dibutuhkan. Ryamizard menyatakan, kalaupun DPR mengajak bicara pimpinan TNI AD, hal itu kemungkinan menimbang mayoritas pasukan yang bertugas di Aceh berasal dari TNI AD.

Mengenai penumpasan pasukan GAM, Ryamizard menyebutkan TNI tidak memasang target khusus. Indikator keberhasilan pemulihan keamanan di Aceh adalah ketika roda pemerintahan berjalan kembali dan masyarakat Aceh bisa beraktivitas tanpa rasa takut.

Sementara itu, memasuki hari ke-15 Operasi Terpadu di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD), Penguasa Darurat Militer (PDM) mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi di Aceh, tanpa perlu keterlibatan pengamat asing.

"Kami tidak butuh pengamat asing. Enggak ada itu. Kami sudah bekerja sama dengan media massa untuk memberi kritik terhadap pelaksanaan operasi terpadu. Kami mampu mengatasi sendiri masalah yang terjadi di sini," kata PDM Mayjen TNI Endang Suwarya, seusai memimpin apel gabungan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (2/6).

Apel gabungan yang diikuti Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) NAD Irjen Bachrumsyah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi NAD Teuku N Lutfi, adalah yang pertama kali diadakan sejak status darurat militer diberlakukan di Aceh tanggal 19 Mei 2003. Apel serupa rencananya akan digelar setiap bulan.

Pada kesempatan itu, Endang menekankan perlunya kekompakan antara seluruh aparat, sipil maupun militer, yang bertugas di Aceh. "Di antara pimpinan sudah ada kesamaan persepsi dan langkah. Maka seluruh jajaran perlu bertindak dengan langkah sama," tuturnya.

Menurut Endang, pelaksanaan operasi terpadu membutuhkan profesionalitas dari segenap aparat. Dengan demikian, komitmen pemerintah untuk menghindari korban di kalangan masyarakat dapat dipenuhi. Ia juga menegaskan, tidak akan segan-segan mengambil tindakan keras terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Panglima Komando Operasi (PangKoops) TNI Brigjen Bambang Dharmono di Lhok Seumawe mengungkapkan bahwa setelah dua minggu menggelar operasi pemulihan keamanan, TNI berhasil menguasai basis-basis konsentrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di seluruh NAD.

"TNI sekarang tengah mengintensifkan pencarian personel GAM dan persenjataan yang diduga telah disembunyikan," ujar Bambang ketika menyampaikan evaluasi dwimingguan operasi pemulihan keamanan yang didampingi Wakilnya Brigjen (Mar) Safzen Noerdin.

Dijelaskan, memasuki minggu ketiga operasi pemulihan keamanan, seluruh daerah konsentrasi GAM telah teridentifikasi oleh satuan TNI. Daerah konsentrasi itu telah dapat dimasuki satuan-satuan TNI.

Selain itu, pemisahan GAM dengan penduduk sebagian besar telah dilakukan. Pemisahan dilakukan dengan merebut daerah-daerah konsentrasi GAM tersebut. "Kami datang, kami rebut, dan kami duduki. Rakyat lalu mengatakan, Pak, Bapak jangan pergi dari sini, nanti GAM balik lagi. Itu menunjukkan, operasi dengan merebut daerah yang diduduki GAM memberi kontribusi pemisahan GAM dengan rakyat," katanya.

[Cara Baru]

Juru Bicara Koops TNI Letkol Ahmad Yani Basuki mengatakan, TNI sekarang mencermati adanya modus baru GAM dalam melakukan kejahatan di perkampungan, yaitu menggunakan pakaian dinas lapangan loreng TNI dan berbaju seperti Brigade Mobil.

Hal itu misalnya terlihat dari kejadian 1 Juni siang di Desa Bukit Pahat Seunebok dan Desa Blang Jambe, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Di kedua desa itu GAM mengenakan seragam mirip Brimob, melakukan penyisiran dan mengambil kartu tanda penduduk (KTP).

Selain itu, kemarin pagi pukul 04.30 di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, GAM mengenakan pakaian loreng, seperti seragam TNI, menculik empat warga setempat.

Kepala Bagian Humas Polda NAD Ajun Komisaris Besar Sayed Hoesainy kepada wartawan mengemukakan, hingga hari ke-15 diberlakukannya darurat militer, Polri telah menahan 72 anggota GAM. Semuanya dituduh melakukan makar.

"Jumlah ini belum termasuk anggota GAM yang masih diperiksa oleh TNI. Setelah pemeriksaan, mereka akan diserahkan juga ke polisi," katanya. Dari pihak TNI belum diperoleh jumlah pasti anggota GAM yang tertangkap maupun yang menyerahkan diri karena datanya masih diverifikasi.

Kompas mencatat, anggota GAM yang tertangkap TNI sejak digelar operasi pemulihan keamanan tidak kurang dari 60 orang, sedangkan yang menyerahkan diri sedikitnya 90 orang.

[Diculik]

Sementara itu diperoleh keterangan, Camat Peureulak Timur, Aceh Timur, Drs Furqon, bersama 12 kepala desa (kades) di kawasannya telah diculik dari kediaman mereka oleh GAM.

Furqon diculik di rumahnya di Desa Alue Glue ketika hendak pergi melihat pengungsi, Minggu sore. Penculikan dilakukan terkait rencana registrasi ulang pembuatan KTP bagi warga yang KTP-nya dirampas oleh GAM.

Bupati Aceh Timur Azman Usmanuddin yang dihubungi membenarkan adanya penculikan yang dilakukan anggota GAM itu. Namun, ia belum tahu secara jelas nama-nama ke-12 kepala desa yang diculik. Penculikan ini juga diakui Panglima Operasi GAM Peureulak Ishak Daud.