PDIP menolak jika jabatan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan habis pada Juli 2016, diperpanjangang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab tidak ada satu aturan pun yang mengatur perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Saya baca tidak ada untuk memberikan peluang memperpanjang, yang ada memperpanjang sesuai dengan keahliannya," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/05).

Junimart mengakui penunjukan Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, hak prerogatif tersebut tetap harus diikuti oleh aturan hukum yang berlaku. Namun Presiden juga harus bisa menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan untuk memperpanjang masa jabatan Badrodin.

"PDIP selalu bicara sesuai dengan UU karena apapun katanya, ini negara hukum, jadi segala sesuatu menurut hukum. Tunggu saja Wanjakti sampaikan ke Kompolnas dan ke Presiden," kata Junimart.

Junimart meyakini masih banyak Jenderal polisi bintang tiga lainnya yang layak memimpin Korps Bhayangkara. PDIP masih mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri. PDIP menganggap mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut paling potensial.

"Dari awal PDIP mendukung Budi Gunawan, karena menurut PDIP Budi Gunawan adalah orang yang pas jabat Kapolri. Apalagi umurnya juga masih memungkinkan. Kenapa tidak kami dukung?" kata Junimart