Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) bakal disetarakan dengan kementerian. Kepala UKP PIP Yudi Latif mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi lampu hijau tentang rencana penyetaraan itu.

"Beliau menginstruksikan menterinya, aspek formal segera diselesaikan," ujar Yudi kepada pers, usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/12) kemarin.

Menurut Yudi, rencana itu disetujui atas pertimbangan bahwa kesepahaman semua pihak terkait ideologi merupakan keselamatan bagi Indonesia. Karena itu, UKP PIP nantinya mengoordinasikan seluruh lembaga termasuk setingkat menteri. “(Penyetaraan) ya perpres lama diganti perpres baru," kata Yudi.

Yudi menyebut, dalam pertemuan dengan Presiden itu, sejumlah menteri turut mendampingi. Beberapa menteri di antaranya Mensesneg Pratikno, MenPANRB Asman Abnur, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menristekdikti M. Nasir.

Yudi menyebut, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk segera menyelesaikan seluruh draf dan berkas yang diperlukan sehingga penyetaraan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"Pak Presiden bilang jangan lama-lama kalau bisa hari ini saya tanda tangani. Minggu ini mestinya sudah selesai," kata Yudi.

Penyetaraan tersebut telah diajukan UKP PIP beberapa hari setelah unit itu dibentuk dan diresmikan Presiden Jokowi. Penyetaraan guna menghilangkan batas dan jarak ketika harus mengoordinasikan dan menyinkronkan langsung dengan kementerian dan lembaga.

Selain itu, realisasi program UKP PIP bisa langsung dilakukan kepada masyarakat. Sebab, perpres lama sebelumnya hanya mengatur realisasi harus melalui program kementerian terkait.