Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR yang menuntut agar MPR menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk menarik mandat Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Fahri mempersilakan para mahasiswa itu berjuang. Sementara DPR akan menggunakan hak konstitusionalnya seperti pansus, hak angket dan lainnya.

"Tuntutan mahasiswa wajar karena ada krisis besar yang sudah menjelma sebagai keresahan publik. Naiknya harga BBM, tingkat kesejahteraan menurun, PHK di mana-mana, masalah kabut asap dan lain-lain begitu banyak," ujar Fahri kepada pers, Kamis (22/10).

Namun Fahri mengingatkan pada mahasiswa agar tetap mematuhi hukum. Sebab, untuk menjatuhkan Presiden kini tidaklah sulit. "Cara menjatuhkan Presiden ada, dan itu gampang," ujar Fahri.

Fahri menjelaskan, ada perbedaan antara zaman dulu dengan sekarang. Pada masa sebelum reformasi, atau saat Indonesia di bawah rezim Orde Baru 17 tahun lalu, tidak ada cara untuk mengubah kekuasaan. "Maka akan dihadapi negara dengan aparat militernya, hingga berdarah-darah," kata politisi PKS itu.

Namun, Fahri mengatakan, saat ini kondisinya sudah berbeda. Ada mekanisme sehingga para mahasiswa tidak perlu bertindak melanggar aturan. Misalnya, DPR melakukan investigasi dan menemukan bahwa Presiden terlibat suatu kebijakan tercela, Presiden melanggar hukum, Presiden bisa dijatuhkan.

"Jangan anarki, pertumpahan darah. Cara menjatuhkan Presiden bukan begitu, ada prosedur," kata Fahri.