Berbagai negara dan institusi internasional memang menjadikan Indonesia sebagai model demokratisasi yang baik di Asia. Namun reformasi di berbagai bidang yang dijalankan Indonesia belumlah selesai. Butuh waktu yang panjang hingga beberapa generasi lagi untuk memantapkan reformasi, terutama dibidang birokrasi.

Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono, usai menerima Buku Pedoman Umum Tata Kelola Publik Yang Baik dari Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola, di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/04).

“Indonesia memerlukan pemerintahan yang bisa memberi keuntungan ekonomis dan nonekonomis kepada masyarakatnya sesuai yang diharapkan. Ini penting, dan pemerintahan yang efektif tidak akan tercipta dalam kondisi demokrasi yang masih dalam tahap konsolidasi," ujar Wapres.

Dalam sejarah nasional, periode dasawarsa 50-an adalah masa ujicoba berbagai model demokrasi untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan nasional. "Namun kenyataan berbeda, jarang sekali ada kabinet yang usianya memasuki tahun kedua. Kuncinya adalah tata kelola negara yang baik," katanya.

Dikatakan Wapres, salah satu hal penting menuju birokrasi pemerintahan yang efektif saat ini, adalah kesepakatan dari para elit politik untuk bersama-sama patuh pada komitmen dasar bahwa demokrasi itu harus demi kepentingan rakyat secara umum.

Diungkap Boediono, ada tiga prakondisi yang harus terjadi, menuju pemerintahan efektif. Mulai dari stabilitas politik dan keberlanjutannya, birokrasi efektif, hingga program kerja yang rasional yang berujung pada pembangunan nasional.

"Para elit politik harus sama-sama sepakat tentang ketiga prasyarat itu. Mereka juga harus sepakat untuk `bermain` berdasarkan aturan dan jalur berdemokrasi yang seharusnya," tegas dia.

Untuk kepentingan itu, tambah Wapres, Indonesia segera menyusun Cetak Biru reformasi birokrasi secara konsisten dan bisa diterapkan sepanjang waktu. Dukungan politik dari berbagai pemegang kepentingan nasional juga menjadi satu hal mutlak agar Cetak Biru itu bisa diterapkan.

Menyinggung soal tata kelola, Boediono menyambut baik penerbitan buku Pedoman Umum Tata Kelola Publik Yang Baik. Penerbitan buku itu tepat dan sejalan dengan program kerja dan agenda utama pemerintahan SBY-Boediono dalam termin pemerintahan kali ini. "Ini bisa membantu kita semua untuk menegakkan tata kelola publik yang handal dan bersih,” ujar dia.

Buku pedoman ini sendiri, bukanlah buku yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan pihak-pihak berkepentingan, melainkan mengetengahkan hal-hal yang sepatutnya dilaksanakan jika negara ini ingin menuju tata kelola publik yang semakin mantap, sesuai kaidah internasional, dan menjawab kepentingan publik atas peran dan fungsi penyelenggara negara.

Boediono berpendapat, buku setebal 40 halaman hasil buah pikiran para pucuk pimpinan BUMN, petinggi birokrasi, dan pemangku kepentingan lain, sangat tepat disebarluaskan kepada masyarakat umum.

“Sekalipun sasaran utamanya adalah para penyelenggara negara, namun buku itu juga ditujukan kepada masyarakat umum sebagai "pemegang saham" utama negara ini,” ucap Wapres.