Beberapa kasus yang muncul belakangan ini menimbulkan kecurigaan adanya sebuah skenario besar untuk merongrong kedaulatan dan membuat instabilitas di Indonesia.

Seperti diungkapkan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto dalam sambutan tertulis pada acara peresmian empat kapal perang TNI AL di Koarmatim Surabaya, Jumat (7/4).

Djoko meminta seluruh jajaran TNI mewaspadai adanya kemungkinan skenario besar untuk merongrong Indonesia, menyusul adanya berbagai isu belakangan ini, diantaranya pemberian suaka kepada 42 orang WNI asal Papua oleh Australia.

“Isu lainnya yang perlu dicermati secara akurat, adalah kasus pemecatan anggota militer Timor Leste, teror bom, termasuk kesurupan massal yang dialami siswi beberapa sekolah,” kata Djoko. Karenanya, panglima meminta jajaran TNI untuk mengantisipasi semua persoalan itu secara akurat.

Isu tersebut juga turut digembosi oleh beberapa LSM untuk kepentingan tertentu. Seperti diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono usai menjadi pembicara dalam diskusi The Executive Network Van Zorge Heffernan and Associates. Menhan menilai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali mengungkap data yang tidak benar soal Papua untuk mendapat dukungan dari luar negeri.

"LSM-LSM sering memanipulasi data dan fakta hanya untuk mendramatisir persoalan di Papua, karena mereka mempunyai kepentingan untuk mendapatkan donasi dari donatur mereka di luar negeri," katanya, di Jakarta, Kamis (6/4).

Ditengarai ada sekitar enam hingga tujuh LSM di Papua yang saling bersaing untuk mendapatkan donasi asing. Kondisi itu, diperparah karena pemerintah kesulitan mengawasi aliran dana LSM, karena selama ini LSM mengklaim dirinya sebagai badan otonom yang tidak dapat diaudit oleh pemerintah, tambah Juwono.

Terkait itu, kata Menhan, pemerintah akan menunjukkan bukti, fakta dan data yang benar untuk meng-counter data dan fakta yang disampaikan LSM-LSM yang kerap tidak masuk akal.