Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta personel Polri dan TNI yang bertugas mengamankan Pilkada DKI untuk tidak ragu menindak tegas mereka yang ingin mengganggu jalannya pemilihan.

Hal itu disampaikannya saat apel pembekalan dan persiapan Pilkada DKI putaran kedua, di Econvention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/04).

"Aparat sudah diberikan instuksi untuk menindak tegas secara hukum siapapun yang coba ingin ganggu, memberikan ancaman melakukan intimidasi atau arahkan massa hanya untuk membuat suasana yang sangat demokratis ini menjadi terganggu," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan secara langsung kepada dirinya, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menjamin warga Jakarta bisa memberikan hak suaranya dengan bebas dan tenang.

Untuk itu, pengamanan oleh 64.000 personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara. "Saya ingatkan jangan sampi ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini," kata Wiranto.

Kemarin, maklumat bersama dari Polri, KPU DKI Jakarta, dan Bawaslu DKI telah dikeluarkan untuk melarang adanya mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilihan nanti. Mereka yang tetap ke TPS dan mengganggu, akan dipulangkan atau ditangkap.