Menteri kabinet yang juga menjadi pengurus partai politik ditakini tidak akan memiliki loyalitas 100 persen terhadap Presidennya. Yang bersangkutan akan turut membawa visi-misi partainya, karena memiliki mandat dari konstituen dan anggota parpol untuk mewujudkan visi-misi itu.

Setidaknya, demikian pendapat yang disampaikan pengamat hukum tata negara Refly Harun dalam diskusi bertajuk "Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK, Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat?" yang digelar Charta Politika di Jakarta, Selasa (21/10).

“Kalau menteri merupakan pejabat teras atau ketua umum parpol, mana mungkin dia bisa maksimal atau loyal ke Presiden.”

Refly menegaskan, menteri yang juga pejabat teras atau ketua umum parpol tentu memiliki mandat dari parpolnya untuk mewujudkan visi-misi parpol. Ketika yang bersangkutan juga menjadi menteri, maka dia akan membawa kepentingan parpolnya tersebut.

“Menteri itu harus loyal 100 persen ke presidennya. Jangan-jangan nanti imbauan pak Jokowi agar menteri all out, malah menjadi walkout.”

Refly menilai, menteri yang berasal dari pejabat teras parpol akan sulit menghindari korupsi waktu kerjanya. Menteri yang memiliki jabatan di parpolnya harus berupaya keras membagi waktu antara agenda parpol dan tugasnya sebagai menteri.

“Tidak mungkin menteri pejabat teras atau ketua umum parpol tidak korupsi waktu, karena dia harus membagi waktu," ujar dia.

Selain loyalitas, menteri harus memenuhi beberapa unsur lain yakni harus mau bekerja keras dan tidak hanya mengincar fasilitas. Menteri yang hanya ingin menikmati fasilitas tidak mau berkonflik dengan birokrasinya, akibatnya tidak memiliki prestasi.

“Menteri seperti ini berbahaya. Biasanya pejabat publik menjadi miskin setelah akhir masa jabatan karena tidak ada kesempatan memperkaya diri, tetapi menteri yang seperti ini malah makin kaya," kata dia.

Dia berharap menteri-menteri dalam kabinet Jokowi-JK nantinya harus bersih dari indikasi korupsi. Jokowi harus mencoret nama menteri jika terindikasi kuat terlibat korupsi, sekalipun belum menjadi tersangka.

“Kalau Jokowi sama seperti pemimpin lain, dengan menganggap belum ada putusan pengadilan dan lain-lain, maka formalisme seperti itu sudah basi. Jadi walau belum terbukti sebagai tersangka, lebih baik ada clearence di sana," tegas Refly.

Refly menyebut, menteri juga harus profesional, mempunyai kualitas dan kualifikasi. Jokowi harus memastikan menterinya memiliki kemampuan.

Kemampuan menteri tidak bisa diukur dengan lamanya ia berkecimpung di dalam politik. “Porsi kementerian Jokowi terlalu mahal untuk digadaikan,” tandasnya.