Kementerian Hukum dan HAM terus menjalankan punisment bagi anggotanya yang terlibat dalam kasus paspor palsu Gayus Halomoan Tambunan. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi yang terkena sanksi, karena mebiarkan melenggangnya Gayus ke luar negeri kini bertambah. Sebanyak 27 orang kini dinonaktifkan.

Demikian dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar . “Bukan 16 lagi, tapi ada 27 orang pegawai yang sudah ditarik terkait kasus Gayus," ujar dia, di Bandung kemarin.

Diterangkannya, penonakitfan ke-27 pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut, bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus mafia hukum dan pajak. Patrialis menegaskan, pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyelesaikan masalah mafia pajak dan hukum. “Salah satu buktinya 27 pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi itu," ujar Patrialis yang berada di Bandung dalam rangka menghadiri acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 DPW PAN Jawa Barat.

Lebih jauh PatriaIis menyebut, polisi juga sudah copot beberapa anggotanya, Kejaksaan Agung sedang siapkan tuntutan baru, Menteri Keuangan sudah melakukan penggantian pejabat eselon satu terkait kasus Gayus itu.

Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, menyatakan Instruksi Presiden terkait dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Gayus, merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mengentaskan kasus tersebut.

Pemerintah berbuat semaksimal mungkin dalam memberantas kasus mafia hukum dan pajak di negeri ini. “Sedangkan 12 Instruksi Presiden tersebut bentuk keseriusan pemerintah menuntaskan kasus ini," kata Hatta.

Dikatakan Hatta, salah satu instruksi tersebut, Presiden SBY menginstruksikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM, untuk mempercepat dan menuntaskan kasus tersebut.

Hatta juga menyoroti tentang adanya upaya untuk melakukan pembuktian terbalik dalam penanganan kasus Gayus. Diterangkannya, itu merupakan langkah lainnya dari pemerintah yang luar biasa. “Semua pihak tidak perlu ragu dalam hal ini karena sudah ada sistem yang bekerja untuk menjalankan instruksi presiden," kata Hatta.