Serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasuki triwulan ke-II tahun 2016 masih tergolong rendah. Angkanya baru 13,86 persen dari total APBD DKI tahun 2016 sebesar Rp66,37 triliun. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin penyerapan anggaran akan berlangsung masif mulai triwulan ini.

Dikatakan Ahok, rendahnya penyerapan anggaran, karena DKI saat ini memfokuskan penggunaan anggaran untuk membiayai sejumlah proyek infrasstruktur, seperti gedung, rumah susun hingga jembatan.

Ahok menyebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan tahapan lelang antara bulan Januari hingga bulan April 2016. Dengan demikian, penggunaan anggaran secara masif diperkirakan akan terjadi mulai triwulan ini. “Kontrak (pelaksanaan proyek) otomatis baru jalan juga di bulan Mei," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/04).

Ahok meyakini, penyerapan anggaran DKI akan berlangsung cepat sejak triwulan ke-II. Pasalnya, kewenangan pembelian lahan, kini tidak lagi terpusat di SKPD tingkat provinsi. Kewenangan itu ada di masing-masing walikota. “Harusnya ada percepatan karena Walikota bisa beli lahan," ujar Ahok.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Michael Rolando, menyampaikan serapan anggaran DKI di bulan April 2016 adalah 13,86 persen dari total APBD DKI tahun 2016 sebesar Rp66,37 triliun.

Sementara itu, data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan DKI tidak termasuk ke dalam lima besar daerah dengan serapan anggaran tertinggi. Lima pemerintah daerah yang berhasil menyerap anggaran terbanyak hingga akhir triwulan pertama tahun 2016 yaitu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (17,0 persen), Lampung (16,0 persen), Sumatera Selatan (15,0 persen), Sulawesi Utara (15,0 persen), dan Nusa Tenggara Barat (15,0 persen).