Upaya pemberantasan korupsi diprediksi akan semakin gencar pada 2013 mendatang. Akan tetapi, dengan semakin dekatnya tahun Pemilu, pemberantasan korupsi rawan ditunggangi kepentingan politik dari kelompok tertentu.

Setidaknya demikian pendapat yang dikemukakan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan kepada pers di Jakarta, Minggu (30/12). “Politik sandera akan terjadi 2013,” ujar dia.

Analisis Trimedya memperkirakan, situasi seperti pengungkapan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 bakal kembali terulang di 2013.

Seperti diketahui, pada September 2008 atau sekitar 6 bulan menjelang Pemilu 2009, Agus Condro mengungkap ada sejumlah politisi PDIP di parlemen yang menerima cek perjalanan. Kasus tersebut kemudian diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata Trimedya, perkara itu merusak kepercayaan publik atas PDIP yang membuat perolehan suara PDIP di Pemilu 2009 turun 6 persen dibanding Pemilu 2004. Trimedya mengaku, bahwa pengalaman itu yang akan diwaspadai pihaknya menjelang Pemilu 2014.

Kedepan, ujar dia, PDIP bakal lebih ketat mengawasi kadernya yang berada di legislatif, terutama anggota DPR yang berurusan dengan pembahasan anggaran. Begitu pula dengan kader yang berada di eksekutif.

“Para kepala daerah yang terlibat pengadaan barang dan jasa kita meminta mereka lebih hati-hati. Itu tantangan yang paling berat di 2013," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Trimedya menambahkan, politik sandera itu bisa terjadi lantaran ada 3 institusi penegak hukum yang berada di bahwa Presiden, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). “Tiga lembaga ini yang kita minta netralitasnya. Kalau KPK, meski ada kecurigaan, tapi tidak terlalu kuat,” tandas dia.