Ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam pilkada serentak 2017. Wilayah itu terdiri atas 76 kabupaten, 7 provinsi, dan 18 kota. Ada tiga kabupaten baru yang ikut pilkada, yaitu Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

Kabiropenum Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan Polri menyiapkan 60.000-70.000 personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak.

"Di dalamnya kami siapkan 4.100 lebih Brimob untuk daerah rawan. Untuk daerah rawan memang ada. Seperti Provinsi Papua Barat, kemudian Aceh, DKI (Jakarta) kami anggap rawan. Maluku juga termasuk wilayah yang rawan di pilkada nanti," kata Rikwanto setelah menerima anggota Komisi II DPR di Mabes Polri, Senin (23/01).

Kategori aman, rawan 1, hingga rawan 2 memiliki indikator. Ada sembilan indikator, daerah itu digolongkan rawan 2, yakni kesiapan penyelenggara pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, deparpolisasi atau calon independen, dan karakteristik masyarakat.

Poin keenam hingga sembilan yaitu tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, ada calon inkumben, serta ada partai lokal. Daerah dikatakan aman jika tidak memiliki indikator itu. Sedangkan daerah dianggap rawan 1 jika memiliki indikator 1-4.

Rikwanto mengatakan, Brimob disiapkan khusus di tempat-tempat yang dianggap rawan. "Bila ada kerawanan, baru (Brimob) muncul. Umpamanya Jakarta dianggap rawan 1 atau paling rawan saat ini, maka tetangga wilayah Jakarta bisa membantu seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang pergerakannya cepat," kata RIkwanto.

Kemarin, Mabes Polri menerima sejumlah anggota Komisi II DPR yang menangani bidang pilkada. Mereka di antaranya Ketua Komisi II Zainudin Amali, Ahmad Riza Patria, Arteria Dahlan, Ace Hasan, Henry Yosodiningrat, Hetifah Sjaifudian, dan E.E. Mangindaan.

"Ada beberapa hal yang kami minta informasi ke Polri berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di 101 titik," kata Zainudin Amali.