Pada Sabtu (19/02), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kopi darat (pertemuan) dengan netizen followernya di media sosial, di Raflles Hills Cibubur. SBY bersama jajaran Demokrat ingin mendengar pandangan netizen yang terpilih mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, SBY sudah meminta pendapat netizen mengenai revisi UU KPK melalui akun facebook dan twitternya sejak 13 Februari 2016. Untuk menghimpun tanggapan itu, SBY membuat tanda pagar khusus #uukpksby.

"Terkait revisi UU KPK, apa pendapat anda? Setuju/tidak? Mengapa? Jika setuju, materi apa yg perlu diubah/ditambah? #uukpksby" tulis SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono.

Terkait revisi UU KPK, apa pendapat anda? Setuju/tidak? Mengapa? Jika setuju, materi apa yg perlu diubah/ditambah? #uukpksby

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 13, 2016

SBY mengungkapkan, dalam waktu 26 jam netizen yang memberikan retweetdan komentar twitter mencapai 6.647 akun.

Dari jumlah itu, 70 persen netizen menolak revisi UU KPK, 12 persen menyatakan setuju, dan 18 persen sisanya menjawab lain-lain.

Setelah mendengar pendapat netizen itu, Demokrat yang sebelumnya sempat menyatakan setuju dengan revisi UU KPK, kini makin mantap memberikan penolakan.

"Suara rakyat seperti ini penting bagi saya dan juga Partai Demokrat, karena ternyata makin memperkuat sikap dan pandangan kami," kicau SBY.

Meski begitu, nampaknya SBY belum puas dan ingin mendengar langsung pendapat dari netizen. Partai Demokrat sudah memilih sejumlah netizen yang beruntung untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Presiden keenam RI itu.

"Kopi darat ini adalah bentuk kepedulian Demokrat untuk mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat terkait dengan pro dan kontra draf revisi UU," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari.

Sedianya, pertemuan SBY dengan netizen itu digelar pada Selasa (16/02), namun karena kendala teknis, pertemuan diundur hingga hari ini.

"Masalahnya teknis terkait representasi netizen. Akan ada 50 orang yang diundang yang bisa mewakili sejumlah besar warga Indonesia seperti Papua dan sebagainya. Karena itu, rencana pertemuan itu diundur," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.