Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, Januari tahun depan, merupakan puncak kejadian bencana di Indonesia. Sesuai pola kejadian bencana di Indonesia, lebih dari 90 persen bencana yang terjadi adalah jenis hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan lahan.

Kepada pers, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, bencana hidrometeorologi berkorelasi positif dengan pola curah hujan. Dan hampir sebagian besar wilayah Indonesia, puncak hujan terjadi pada Januari.

"Selama Desember hingga Maret, hujan akan tinggi, sehingga pada bulan ini banyak banjir, longsor, dan puting beliung," kata Sutopo, Minggu (21/12).

Sutopo menyebut, dalam catatan BNPB di Indonesia rata-rata terjadi 1.295 kejadian bencana per tahun. Adapun 3 daerah paling banyak bencana adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah ini juga daerahh dengan penduduk paling banyak dan paling padat.

Sutopo mengatakan, bencana hidrometeorologi tidak terjadi tiba-tiba, tetapi akumulasi dan interaksi dari berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, degradasi lingkungan, urbanisasi, kemiskinan, dan tata ruang.

"Misal, banjir yang saat ini menggenangi daerah Dayeuhkolot, Baleendah, dan lainnya di Bandung Selatan. Banjir serupa pernah terjadi sejak tahun 1931 karena wilayah tersebut adalah Cekungan Bandung yang seperti mangkok di DAS Citarum," ujarnya.

Ditambahkan Sutopo, banjir serupa persis terjadi pada 19 Februari 2014. Hal serupa juga terjadi di Bojonegoro, Tuban, Gresik, Cilacap, dan sebagainya yang saat ini masih dilanda banjir.

Bertambahnya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana adalah konsekuensi dari lemahnya implementasi tata ruang dan penegakan hukum. Bahkan, kawasan industri dibangun pada daerah-daerah rawan bencana.

"Masyarakat dibiarkan tinggal di daerah rawan banjir dan longsor tanpa ada proteksi yang memadai. Banjir dan longsor sebenarnya adalah bencana yang dapat diminimumkan risikonya. Sebab kita sudah tahu kapan, di mana dan apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Sutopo menambahkan, kunci utama untuk menekan korban jiwa adalah mitigasi struktural dan nonstruktural komprehensif, penataan ruang, serta penegakan hukum.