Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang memperbolehkan warga negara asing untuk memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat kritikan keras kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Orang asing dinilai tidak akan memahami UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan kultur bangsa Indonesia.

Kecaman datang dari Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir. Menurut Hafisz, dibukanya peluang terhadap orang asing menduduki posisi paling strategis di BUMN menggambarkan sikap Menteri BUMN yang tidak memahami ruh perjuangan pendiri bangsa dan tidak berpijak kepada UUD 1945.

“Semakin jelas Rini bekerja untuk siapa. Dulu waktu dia (Rini) menjabat Dirut Astra Motor, Indonesia tidak kesampaian membuat mobil nasional karena Jepang masuk menghalangi secara industri melalui kepanjangan tangan Toyota Jepang di Astra Indonesia," ujar dia.

Politisi Partai Amanat Nasional mengatakan, pernyataan Rini tersebut memang tidak secara spesifik bisa diartikan bahwa Rini ingin menjual negara kepada pihak asing. Tapi, Hafisz memastikan orang asing tidak akan memahami UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan kultur bangsa Indonesia.

Dengan begitu, ketika sebuah BUMN dipimpin orang asing maka akan berbenturan dengan kebijakan-kebijakan srategis nasional. Apalagi azas pendirian BUMN adalah memberi kesempatan kepada perusahaan pemerintah untuk menguasai jalur ekonomi dan perdagangan.

“Tujuannya agar Negara dapat memiliki kesempatan untuk menambah kekuatan fiskal dengan menambah arus kas negara. Nah ini tidak mungkin dilakukan jika dirut BUMN itu bukan seorang nasionalis," ujar dia.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12), Rini mengatakan, orang asing bisa saja menjadi petinggi perusahaan BUMN jika lolos dalam proses seleksi. “Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia.

Rini berasalan, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, ujar dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Rini menganggap, petinggi perusahaan BUMN harus mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. Dia mencontohkan PT Semen Indonesia yang telah memiliki anak usaha di luar negeri yaitu Vietnam.

Mantan menteri Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini menganggap, pemasaran internasional perusahaan BUMN masih lemah. Untuk itu, BUMN membutuhkan direktur yang mampu memiliki kompetensi dalam perdagangan internasional. “Kita pakai head hunter untuk mencari direktur atau calon yang memang mempunyai kompetensi untuk itu," ujar dia.