Anime, gim (game) dan produk industri  kreatif lain menjadi target Jepang untuk diperluas pasarnya. Tidak tanggung-tanggung, Jepang menargetkan angka penjualan hingga 20 triliun yen atau sekitar Rp2.1 kuadriliun pada 2033 mendatang.

Target tersebut termasuk dalam Cool Japan Strategy yang baru, yang juga menetapkan tujuan lebih luas untuk meraup sekitar 50 triliun yen atau sekitar Rp5,2 kuadriliun per tahun pada 2033 melalui apa yang disebut sebagai industri terkait Cool Japan, yang mencakup ekspor konten, produk pertanian, mode, produk rias, serta pariwisata Jepang.

Menurut pernyataan pemerintah Jepang yang dikutip oleh Kyodo pada Rabu (5/6/2024), penjualan luar negeri dari produk industri pembuatan konten Jepang, yang berpusat pada anime dan gim, terus meningkat hingga menjadi 4,7 triliun yen atau sekitar Rp492 triliun pada 2022.

Mengingat angka tersebut sebanding dengan nilai ekspor industri baja Jepang dan mendekati nilai ekspor industri semikonduktornya, pemerintah Jepang dalam strateginya menyatakan akan mendukung bisnis pembuatan konten sebagai "industri dasar" negara tersebut.

Pemerintah Jepang berencana mendukung upaya untuk menemukan bakat baru yang bisa menjadi kreator, bekerja untuk mengatasi praktik perdagangan tidak adil yang menekan upah dalam industri tersebut, dan memperkuat kerja sama dengan otoritas penegak hukum luar negeri untuk menangani situs web bajakan dan produk palsu.

Strategi Jepang untuk mempromosikan konten budaya populer di bawah tema Cool Japan sudah dimulai beberapa tahun lalu, tetapi dalam kebijakan terbarunya pemerintah Jepang menyatakan bahwa saatnya telah tiba untuk "memulai kembali Cool Japan", terutama di tengah meningkatnya popularitas anime dan gim Jepang, yang juga membantu menarik penggemar asing ke negara tersebut.

Strategi Cool Japan yang baru telah disusun sebagai bagian dari strategi kekayaan intelektual pemerintah. Jepang meningkatkan upaya untuk menangani pembajakan anime dan manga, yang telah membuat penulis seri manga populer seperti "One Piece" dan "Jujutsu Kaisen" menghadapi kerugian besar.

Pemerintah Jepang juga akan meningkatkan jumlah pemegang gelar doktor dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi pada penciptaan kekayaan intelektual.

Selain itu, pemerintah akan berusaha mengatasi masalah hukum seputar "pengisi suara kecerdasan artifisial" atau pemanfaatan kecerdasan buatan generatif untuk menciptakan suara sintetis berdasarkan orang nyata. []