Desakan Tim Pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla agar TNI membekukan Bintara Pembina Desa (Babinsa), mendapatkan kritikan tajam dari mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo. Ia menilai wacana pembubaran Babinsa sama seperti cara-cara komunis untuk bangkit, dengan menjauhkan TNI dari rakyat.

“Kelompok merah yang terdiri dari koalisi PDIP, NasDem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat," ujar Suryo kepada pers di Jakarta, Senin (09/06).

Suryo menilai, ada semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat. Padahal, tegas dia, TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. “Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono Cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok “merah” tersebut," ujar dia.

Suryo mengatakan, manuver politik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono sudah bisa dibaca oleh beberapa pihak khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia memuji Presiden SBY yang segera mengambil langkah cepat dan mengingatkan untuk mengantisipasi keterlibatan TNI aktif masuk ke tim pemenangan capres tertentu.

“Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca Presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ujar dia.

Desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang mendata preferensi pilihan warga dalam pilpres mendatang. “Ini strategi sangat licik yang akan mengunci Prabowo. Jika Prabowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh,” ujar dia.

Surya mengatakan, kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomor 1. “Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," bebernya.

Suryo menganjurkan daripada berpolitik dengan cara-cara busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program.

“Sesama jenderal satu ilmu, satu buku dan satu guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis," ujar anggota Timses Prabowo-Hatta itu.