Dirjen Pajak Hadi Purnomo menyatakan, upaya untuk membangun masyarakat yang sadar pajak memakan waktu lama dan memerlukan dukungan semua pihak, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif maupun media massa.

“Terus terang, perlu waktu panjang, mungkin lima tahun dan kita memerlukan bantuan semua pihak untuk melakukan sosialisasi kepada semua wajib pajak untuk sadar membayar pajak,” ujar Hadi Purnomo di Jakarta, Jumat (22/03/2002), usai menghadiri acara penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan oleh Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz.

Hadi mengakui, pihak Direktorat Pajak sendiri, masih terus membenahi aparatnya, termasuk menindak aparat pajak yang nakal dan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain dalam kerangka pengawasan penerimaan pajak.

“Kita tidak main-main, kontrol jalan terus, sudah banyak kasus penindakan aparat yang kita selesaikan secara hukum dan masih terus kita benahi,” tandas Hadi menjawab pertanyaan soal upaya untuk membangun kembali kredibilitas aparatnya yang dinilai buruk di mata publik.

Sementara itu, menanggapi harapan Wakil Presiden Hamzah Haz agar rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) seharusnya berkisar antara 17 sampai 20 persen untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang terus meningkat, Hadi Purnomo menilai, hal itu bisa terwujud jika didukung semua pihak.

'Kalau ada dukungan dari semua pihak, saya kira tax ratio di atas 17 persen bisa terwujud dalam jangka waktu tiga tahun. Pada tahun anggaran 2002, tax ratio ditargetkan 13,03 persen,' katanya.

Sejauh ini, lanjutnya, aparat Pajak terus-menerus melakukan sosialisasi agar masyarakat betul-betul memahami makna membayar pajak. Upaya itu mulai menunjukkan hasil, seperti terjadi peningkatan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari 1,3 juta orang menjadi 1,9 juta orang.

Pada kesempatan itu, Hadi juga menyatakan, sampai 15 Maret 2002, pihaknya telah berhasil menghimpun pajak sebanyak Rp 30,8 triliun, di antaranya Rp 15,5 triliun dari PPh nonmigas, Rp 12 triliun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Rp 800 miliar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan, target penerimaan pajak dalam APBN 2002 mencapai Rp 184,675 triliun atau meningkat 17,89 persen bila dibanding tahun anggaran sebelumnya

Sebelumnya, di tempat yang sama, Wapres Hamzah Haz mengharapkan agar rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) seharusnya berkisar antara 17 sampai 20 persen untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang terus meningkat, untuk itu, diperlukan sejumlah terobosan agar penerimaan pajak bisa mencapai hasil yang optimal.

Menurut Hamzah, pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat, apalagi setelah krisis ekonomi melanda Indonesia. Dari obligasi yang diterbitkan, pemerintah harus membayar bunga senilai Rp 60 triliun setiap tahun. Belum lagi ditambah pengeluaran rutin lainnya.

Kondisi tersebut membuat tax ratio yang kurang dari 13 persen, belum cukup memadai untuk menutup pengeluaran pemerintah, terutama kalau bangsa Indonesia ingin mengurangi kebergantungan terhadap utang luar negeri.

Untuk mecapai tax ratio di atas 17 persen, lanjut Hamzah, diperlukan kesadaran dan peran serta masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak. Selain itu, aparat direktorat jenderal pajak juga harus bekerja keras untuk mewujudkannya.