Dewan Perwakilan Rakyat berharap pemerintah tidak menerapkan model subsidi langsung tunai dalam jangka panjang. Bahkan, Ketua DPR Agung Laksono meminta dalam jangka panjang model tersebut diganti dengan program padat karya.

"Tentunya model ini bukan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di negeri ini," katanya dalam rapat paripurn DPR, di Jakarta, Senin (24/10). Karena itu, tegas Agung, model subsidi langsung tunai yang diberikan kepada keluarga miskin, sebagai dampak pengurangan subsidi BBM, tidak diberikan dalam jangka panjang.

Dalam pidato di rapat paripurna DPR tersebut, Agung juga menyatakan bahwa penciptaan lapangan kerja justru diperlukan oleh masyarakat miskin. Dengan lapangan pekerjaan, masyarakat miskin dapat menyalurkan kemampuan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu untuk mengganti program subsidi tunai langsung, dalam jangka panjang pemerintah sebaiknya membuat program padat karya.

Selain itu, menurut Agung, pimpinan dewan meminta pemerintah melanjutkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dilakukan oleh pemerintah. IDT tersebut direncanakan mencakup 28 ribu desa, namun sampai saat ini baru tertangani kurang dari separuhnya.

Pemberian kredit pun disinggung Agung, DPR berharap pemerintah perlu mengambil langkah untuk memberikan kredit murah kepada para nelayan agar mereka dapat kembali melaut sehubungan dengan tingginya harga solar.

DPR juga mengingatkan pemerintah akan dampak kenaikan harga BBM bagi masa depan bangsa. Kenaikan tersebut berdampak antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan yang berujung pada gizi buruk bagi masyarakat. Selain itu, angka putus sekolah akan naik, meskipun pemerintah mengeluarkan kompensasi di bidang pendidikan, untuk menyelamatkan anak-anak dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah.