Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang tegas menyatakan penolakan terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)2016 yang hari ini, Jumat (30/10), tengah dibahas paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gerindra siap mengubah sikapnya itu. Syaratnya, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp48,38 triliun dihapus dari postur RAPBN 2016.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR dari Partai Fraksi Gerindra, Fadli Zon kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10). “Kita berharap PMN dihapus saja. Itu ada di Pasal 28, 29, 30, dan 31. Itu akan percepat proses RAPBN 2016," ujar wakil ketua umum Gerindra ini.

Dikatakan Fadli, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menyumbangkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Bukan sebaliknya, justru membebani rakyat.

"BUMN kan harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau terus berutang untuk apa ada BUMN. BUMN harus nyumbang APBN bukan menggerogoti APBN," ucapnya.

Dengan kondisi ekonomi yang sedang melemah dan menghadapi MEA, Gerindra berpandangan bahwa tidak pantas perusahaan plat merah tersebut terus diberi penambahan modal besar-besaran.

"Daya saing masih lambat. Asumsi yang dipakai ‎sangat konservatif. Kita lihat mudah-mudahan bisa tercapai. Jangan sampai yang buat seperti sekarang, karena garis kemiskinan bertambah," tandas Fadli.