Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X meminta pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dikendalikan. Tujuan pengendalian pembanguan hotel dimaksudkan agar tidak berdampak negatif terhadap kehidupan warga.

“Saya meminta Pemerintah Kota Yogyakarta memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak sosial saat mengeluarkan izin pembangunan hotel baru,” kata Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Syawalan dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (22/08).

Sultan menegaskan, pendirian hotel harus terkendali dan memenuhi berbagai persyaratan agar Yogyakarta bisa tetap menjadi kota yang manusiawi.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak negatif pembangunan hotel di Yogyakarta yang dinilai kian tak terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY, jumlah hotel di Yogyakarta sampai awal 2013 mencapai 401 unit. Yakni, terdiri dari 39 hotel berbintang dan 362 hotel nonbintang.

Jumlah itu dipastikan terus bertambah karena Pemerintah Kota Yogyakarta menerima 104 permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel baru pada tahun lalu.

Menurut Sultan, pengendalian hotel diperlukan agar kenyamanan Yogyakarta tetap bisa dipertahankan. Pembangunan hotel harus memperhatikan sejumlah hal, misalnya ketersediaan ruang parkir yang memadai, kelestarian air tanah di wilayah sekitar hotel, dan dampak sosial yang mungkin timbul.

”Karena kota adalah barometer peradaban manusia, pengaturan tata ruang menjadi sentral,” ujar Sultan.

Menanggapi pernyataan Sultan, Walkota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, Pemkot Yogyakarta sudah berupaya mengendalikan pembangunan hotel dengan moratorium penerbitan IMB hotel mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016. Moratorium itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Sementara, Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengatakan, sebanyak 104 permohonan IMB hotel baru, tetap diproses karena diajukan sebelum moratorium pembangunan hotel baru.