Hamas dan Fatah melanjutkan perundingan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Kedua faksi Palestina itu disebut telah mencapai kesepakatan untuk menggelar pemilihan umum nasional pada akhir 2018.

Salah Al-Bardaweel, pejabat Hamas yang terlibat dalam perundingan rekonsiliasi di Kairo, Rabu (22/11) pada mengatakan, kesepakatan yang baru tercapai tersebut belum menyeluruh. Kedua pihak belum menemukan kata sepakat tentang status Gaza.

Kesepakatan itu, kata Al-Bardaweel, belum menyinggung perihal pencabutan sanksi yang telah dijatuhkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terhadap Gaza.

Adapun sanksi tersebut antara lain, pemadaman listrik serta pemotongan gaji sebesar 30 persen bagi sekitar 60 ribu warga Gaza yang dipekerjakan Otoritas Palestina. Padahal, sejak Oktober lalu, Hamas telah membubarkan komite administratif dan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan di Gaza kepada Otoritas Palestina.

Perundingan ini juga belum menyepakati soal pembukaan persimpangan perbatasan antara Gaza dan Mesir.

“Kami bekerja keras untuk mencapai hasil yang praktis,seperti membuka penyeberangan perbatasan dan mencabut sanksi, serta memajukan masalah rekonsiliasi. Namun sayangnya hal itu belum terjadi," ujar Al-Bardaweel.

Kepada delegasi Fatah untuk perundingan rekonsiliasi di Kairo, Azzam Al-Ahmed mengatakan, pihaknya bersikeras agar Hamas menuntaskan proses penyerahan kendali penuh atas Gaza kepada Otoritas Palestina pada 1 Desember. Ia menambahkan, pertemuan dengan Hamas akan kembali digelar pada Desember untuk mengevaluasi langkah-langkah rekonsiliasi lebih lanjut.

Pejabat Palestina berharap Mesir dapat mengutus delegasi keamanan ke Gaza dalam beberapa hari mendatang. Hal ini dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang telah tercapai.

Pada Oktober lalu, dua faksi utama Palestina, Hamas dan Fatah, telah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.

Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilihan umum pada 2006 yang hasilnya ditolak kelompok Fatah dan masyarakat internasional. Sejak itu tersebut, Hamas mengontrol pemerintahan di Gaza.