Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasniati, akhirnya membatalkan pencalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui seleksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Alasan pembatalan itu karena dia diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp5 juta.

"Kalau membayar Rp5 juta, itu sama saja menyuruh kami korupsi lagi," kata Hasniati di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (11/05).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengakui ada syarat biaya bagi para bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang ingin mengikuti fit and proper test di PDIP.

Menurut Hasto, biaya itu dibebankan kepada semua bakal calon yang mengikuti tes seleksi hari ini. "Kami libatkan ahli psikologi. Tentu saja dari situ ada biaya yang diberikan oleh para calon," ujar Hasto.

Hasto menyatakan PDIP sama sekali tidak mengambil sedikit pun biaya tes tersebut. Semua uang diserahkan langsung kepada pihak penilai dari ahli psikologi. Hasto juga tidak memaksakan kepada para bakal calon untuk mengikuti seleksi yang dilakukan PDIP.

Hari ini, Kamis (12/05), PDIP menggelar seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI berupa tes psikologi dan wawancara. Sejumlah bakal calon tampak hadir, di antaranya Muhamad Idrus, Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, dan Hasnaeni Moein. Tes dilakukan dengan dua tahap, yaitu psikotes dan wawancara terhadap para bakal calon.

Hasto mengatakan, ada 34 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang mengikuti seleksi di PDIP. Namun, dari jumlah itu, hanya ada 26 orang yang datang. Dari hasil fit and proper test, PDIP akan menjaring 5 orang yang akan diseleksi lebih lanjut oleh DPP PDIP.