Pemerintah dituding telah gagal dalam menjalankan fungsi dasarnya. Yakni mensejahterakan rakyat, melakukan penegakan hukum dan menjaga aset kekayaan negara.

Demikian pernyataan yang dikeluarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Minggu siang (23/01).

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengaku sangat prihatin terhadap kinerja pemerintah yang cenderung gagal menjalankan fungsi-fungsi tadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di garis kemiskinan, meski pun berdasarkan angka statistik disebutkan ada penurunan.

Tak hanya itu, lanjut Muhammad, Pemerintah juga gagal melakukan penegakan hukum. Hal ini bisa dilihat pada kenyataannya bahwa ada 148 kepala daerah yang terindikasi korup. Belum lagi keterlibatan aparat hukum yang juga korup.

"Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum, yang bisa mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara," ujar Muhammad.

HTI juga menilai negara juga gagal melindungi moralitas rakyatnya. Ini bisa dilihat dari banyaknya survei yang menggambarkan pelajar dan mahasiswa yang melakukan hubungan pranikah. Yakni 51% pelajar di Jabodetabek terlibat seks bebas, begitu pun di Bandung 52%, Surabaya 54%, dan Medan 52%.

Selain itu, pemerintah juga dinilai gagal melindungi kekayaan rakyat berupa minyak dan gas, barang tambang, maupun lainnya yang lebih banyak dikuasai pihak asing.

Aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar 8.000 orang HTI dari Jabodetabek. Mereka datang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Unjuk rasa juga diikuti kaum ibu yang membawa bayi dan balita.