PROGRAM Food Estate (lumbung pangan) yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mengartikulasi keinginan petani. Lahan singkong seluas 600 hektare mangkrak. Salah satu kebijakan paling banyak menelan APBN.

Hal ini sebagai keabnormalan rezim perusak petani. Ketika pemerintah terjebak sebagai rezim impor untuk bertahan di tengah merosotnya stok pangan.

Lagi pula, kebijakan negara yang tak lazim, untuk kembalikan keperkasaan pangan, dengan membuka lahan Food Estate tanpa pertimbangan aspek tantangan dan keberlanjutan. Kebijakan seperti Food Estate dan Shrimp Estate harus dikoreksi dan dirubah pendekatan maupun roadmapnya.

Rezim sekarang, jadikan impor sebagai mitigasi kelangkaan pangan. Lemah memahami kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Sementara, amanat konstitusi bahwa negara berperan menyediakan bahan pokok rakyat bersumber hasil petani. Mestinya, rezim sekarang, membumikan haluan ekonomi Pancasila dalam praktiknya sehingga ketersediaan beras dapat maksimal.

Herannya lagi, ketika stok pangan berkurang; seyogyanya pemimpin memastikan rakyat tidak terulang busung lapar (krisis pangan). Bangsa ini sulit berdaulat atas sumber daya alam yang dimiliki kalau masih di pimpin rezim impor perusak petani.

Mengatasi persoalan krisis pangan dengan paket kebijakan penyelamatan terhadap petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Untuk terhindar dari situasi penuh ancaman ledakan krisis pangan harus segera menyusun program  menyelamatkan petani dari kerugian. Tentu strategi memantapkan gerakan pangan melalui menanam dan memandu rakyat untuk perkuat produksi pangan.

Impor  Pangan

Tahun 2021-2023 lalu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar dengan lahan sawah seluas 8,1 juta ha dan luas panen mencapai 10,41 juta ha. Konsumsi beras per kapita cukup tinggi, yaitu 114,6 kg per orang per tahun. Kondisi ini membuat pemerintah perlu meningkatkan produksi beras nasional untuk mengamankan kecukupan pangan pokok bagi 273 juta penduduk.

Jika kebutuhan nasi rata-rata per orang 250 gram beras setiap hari, maka kebutuhan beras nasional kita per hari 61.875 ton dan kebutuhan setahun 22,6 juta ton beras. Mestinya suplai beras di pasar cukup. Namun, rencana pemerintah impor beras tahun 2024 ini sebanyak 52 Juta ton. Namun belum ada keinginan pemerintah membatalkan impor beras tersebut.

Sementara, rencananya, ID Food impor daging sapi sebanyak 20.000 ton dari Brasil dan Australia sepanjang 2024. Perum Bulog juga ditugaskan impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton, sedangkan kuota 50.000 ton daging kerbau dilimpahkan kepada swasta. Selain daging sapi dan kerbau,  sejumlah komoditas pangan yang akan diimpor pada 2024 guna memenuhi stok nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi daging sapi dan kerbau diprediksi mencapai 524.760 ton pada 2022. Jika diperinci, Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar untuk produksi daging sapi dan kerbau sebesar 54,95% atau sekitar 288,330 ton, diikuti Pulau Sumatra sekitar 26,80% dan Pulau Sulawesi sekitar 7,07% terhadap total produksi daging sapi dan kerbau di 2022.

Media Koran bisnis (Jan, 2024) merilis data konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia diperkirakan mencapai 816.790 ton dengan jumlah penduduk sekitar 278,84 juta jiwa pada 2023. Secara regional, konsumsi daging sapi dan kerbau terbesar pada 2023 berada pada Pulau Jawa. Tercatat, konsumsi daging sapi dan kerbau di Pulau Jawa sebanyak 583.360 ton dengan jumlah penduduk sekitar 155,76 juta jiwa, diikuti Pulau Sumatra 107.380 ton dengan jumlah penduduk 60,78 juta jiwa. Konsumsi daging sapi dan kerbau terendah berada pada Pulau Maluku dan Papua yaitu sebanyak 10.340 dengan total penduduk sekitar 8,93 juta jiwa.

Dari jumlah impor pangan, sesungguhnya negara tak mampu manfaatkan lahan pertanian, malah kebijakan untungkan para bandit oligarki perampok tanah rakyat. Paradigma usang yang menyebabkan pangan tidak teratasi (Baca: Rusdianto Samawa, Buku Agromaritim dan Jalur Pangan Maritim Indonesia, 2023) yakni;

Pertama, masih lemahnya politik keberpihakan pada petani. Kedua, kondisi ekonomi nasional belum mendukung upaya peningkatan volume pangan nasional sehingga masih andalkan impor beras.  Ketiga, rezim sendiri ciptakan regulasi impor yang bekerjasama dengan oligarki jahat pengeruk untung. Keempat, petani buntung dan rugi atas lemahnya kontrol negara terhadap mafia impor beras. Keempat, regulasi naik turunnya pendapatan dan pengeluaran seiring kebutuhan yang mendesak sehari-hari sangat tinggi.

Hal inilah menjadi penyebab kurangnya suplai pangan sehingga memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok dan pangan. Tentu berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, faktor distribusi pangan bermasalah disebabkan mafia di pasar global dan nasional sangat mencengkram.

Maka, cara atasi darurat pangan adalah perpendek rantai distribusi tanpa harus melalui perantara pasar sebagai upaya menstabilkan kondisi darurat pangan yang sudah over supply itu. Pemerintah, juga harus sedetail mungkin untuk mengetahui daerah yang surplus dan minus produksi beras, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.

Akurasi data dapat mengoptimalkan langkah pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya mengatasi darurat pangan secara maksimal sehingga tidak sengsarakan rakyat.

Alarm Revolusi Bagi Rezim Perusak

Selama ini para petani mati-matian menjaga lahan sawah dari upaya alih fungsi lahan yang telah dirambah untuk pembangunan perumahan, perusahaan dan orang kaya. Penyusutan pertanian setiap tahun, maka sebagian kebutuhan komoditi pangan Indonesia harus bergantung pada produk impor.

Catatan, Indonesia dalam pandangan dunia global saat ini, sedang hadapi tantangan berat bersifat triple planet challenges yang berdampak pada gejolak sosial. Maka, tanah yang dikuasai oligarki jahat, harus diambil-alih, lalu diberikan kepada Petani.

Tentu caranya alih fungsi lahan yang dikuasai segelintir orang kaya sehingga diserahkan kepada petani untuk menyiapkan tanaman pangan. Cara ini, merupakan sikap keadilan yang merata agar tanah yang dikuasai dapat diambil untuk program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Negara harus berikan tanah-tanahnya untuk rakyat dalam bertani sehingga produktif.

Penyebab petani kurang sejahtera karena masih memiliki lahan 0,3 hektare, sedangkan kategori sejahtera, petani harus miliki lahan minimal 2 hektare. Betapa nyata ancaman krisis pangan. Pemimpin mestinya tampil strong sebagai bagian dari upaya mengantisipasi krisis pangan saat ini (Baca: Rusdianto Samawa, Keabnormalan Ketahanan Pangan Indonesia, 2019). Karena itu, cara mendorong kemandirian pangan sehingga negara terasa aman, damai dan berkeadilan. Penting kemudahan akses pangan dan gizi yang cukup.

Ke depan harus terjadi revolusi sebagai alarm. Saat ini sedang terjadi disrupsi (korupsi, krisis pangan, distrust, krisis keuangan, kekosongan finansial, fluktuasi harga bahan pokok, dan perang dagang yang berakibat Indonesia sendiri menjadi: "rezim Impor perusak petani." Negara yang bergantung impor pangan buruk akan terdampak pada situasi: abnormal.

Kondisi ini merupakan alarm (peringatan) agar menguatkan daya dukung kebutuhan pangan dan stabilitas ekonomi. Ketersediaan pangan tidak sebatas aspek cara kerja, pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (Baca: Rusdianto Samawa, Atasi Darurat Pangan, Stadium Empat, 2014, Opini Koran Cetak Tangsel Post). Tetapi, pemerintah harus menyusun roadmap penyediaan pangan secara lokal yang terintegrasi.

FAO peringatkan melalui Global Report on Food Crisis (2023) bahwa dunia dalam ancam krisis pangan global. Indonesia mengalami fase ini. Namun, posisi Indonesia sekarang: "sekarat pangan." Sehingga tidak menutup kemungkinan semakin meningkat kesulitan rantai pasokan sumber daya alam.

Indikatornya, rantai pasokan pangan dunia terancam dan Indonesia sendiri menjadi: Rezim Impor yang bergantung pada keuntungan importir. Pemerintah, harus segera hadir untuk memberi komando kepada masyarakat agar tidak konsumsi impor dan menanam pangan secara mandiri. Sehingga meningkatkan produktivitas pangan nasional.

Apalagi, neraca perdagangan sektor pertanian belum tunjukan produksi maksimal sehingga ekspor masih relatif terkendala. Walaupun neraca hingga Juni diperkirakan surplus stok beras 6,4 juta ton, stok jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, minyak goreng 5,7 juta ton, dan bawang merah 330.384 ton.

Situasi pangan Indonesia gambaran kelemahan negara. Ditambah, program Food Estate mangkrak korup sehingga sangat  mencemaskan. Indikator utama untuk memantau perkembangan ketahanan pangan adalah konsumsi per-kapita, dihitung berdasarkan neraca makanan nasional dan data populasi. Ini memberikan rata-rata pasokan Energi Makanan Harian (EMH) dalam kalori.

Namun, jumlah orang yang digolongkan kurang gizi secara serius telah jatuh ke level paling rendah sekitar 35%-20%. Bagi kita, saat ini momentum "Revolusi Sosial yang menuntun perubahan. Supaya tidak lagi bergantung pada impor. Karena proyeksi pangan Indonesia ke depan sangat lamban". 

Faktor negatif utama yang pengaruhi keterlambatan itu adalah pertumbuhan yang tidak memadai dalam pendapatan per-kapita dan prevalensi kemiskinan ekstrem parah di banyak wilayah yang. Implikasinya ke berbagai sektor lain.

Menurut FAO, sangat pengaruhi beberapa sektor, seperti pertanian, manufaktur, lingkungan, ekonomi dan perikanan. Khususnya di komoditas bernilai tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan yang butuh banyak tenaga kerja dalam produksinya. Sementara komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tak terpengaruh. Begitupun sektor peternakan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging.

Pemenuhan kebutuhan pokok, kemampuan menabung, dan perencanaan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu kunci utama. Kegelisahan itu bermula dari kondisi belum terwujudnya ”satu kemakmuran” karena kemiskinan yang meluas dan ketimpangan ekonomi saat ini. Faktor keterjangkauan akses masyarakat masih dilihat berpihak di Pulau Jawa.

Dengan landasan kemanusiaan itulah, hal pertama yang perlu diupayakan ialah pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Soal ”memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, serta kedaulatan air” dalam misinya yang pertama. Kebutuhan pokok diyakini sebagai hak dasar setiap warga negara.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok, menempatkan kemandirian pangan sebagai program pertama yang harus dijalankan. Selain memastikan ketersediaan dan terjangkau harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian, dia juga mengajukan Alarm Revolusi Bagi Rezim Perusak Petani.

*Penulis adalah Ketua Front Nelayan Indonesia