Pejabat pemerintah Indonesia mulai dari Wapres hingga para menterinya menunjukkan sikap yang tak senang akan komentar Menlu dan Perdana Menteri Australia. Ini terkait dengan permintaan PM Australia John Howard dan Alexander Downer, Menlu Australia untuk membubarkan Kelompok Jemaah Islamiyah (KJI) dan menolak remisi Abubakar Ba’asyir. Bahkan Downer terkesan mengajari Indonesia untuk membuat UU Antiterorisme yang baru.

Atas sikap Pemerintah Australia itu yang terkesan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara. “Terkait Ustaz Abu Bakar Baasyir yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, yang akan mendapatkan remisi, pemerintah mendengarkan aspirasi dari mana pun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, pemerintah tak ingin diintervensi oleh pihak mana pun dari luar negeri,” tegas Wapres saat jumpa pers di Istana Wapres di Jakarta Jumat (7/10) lalu.

Mengenai pemberantasan teroris di Indonesia, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS berjanji jaringan terorisme di Indonesia dapat dibongkar. Mantan Panglima TNI itu pun berjanji bahwa pemerintah akan melakukan langkah hukum maksimal terhadap semua pelakunya.

Namun permintaan Downer untuk membekukan KJI, Widodo AS secara eksplisit menunjukkan ketidaksenangan atas sikap Downer itu. ”Kita tidak mengakui keberadaan JI (Jemaah Islamiyah). Secara formal organisatoris, JI itu tidak ada. Tetapi, kita tahu bahwa aksi teror ini nyata dan Indonesia menjadi target dan korban. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya-upaya saksama dan serius untuk membongkar jaringan terorisme itu,” jelas Widodo.

Hamid Awaluddin seorang menteri dijajaran Kabinet Presiden SBY yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM terang-terangan merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan Downer maupun John Howard. Bahkan Hamid meminta kepada Australia untuk tidak mendikte Indonesia.

"Kita memiliki kedaulatan. Apa pun yang kita lakukan itu tetap harus dengan perhitungan kedaulatan sendiri. Orang tidak boleh mendikte kita," tegas Menkum dan HAM Hamid Awaluddin di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/10).

Lebih lanjut mengenai permintaan Downer agar remisi Ba’asyir direvisi, kontan Hamid berujar "Semua bisa direvisi, UUD 1945 saja sudah beberapa kali mengalami amandemen, tapi itu semua kita lakukan berdasarkan kebutuhan sendiri".

Selain itu Hamid juga mempertanyakan pernyataan Downer soal larangan Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. "Apa dasar Australia melarang. Silakan larang di negaranya sendiri saja. Untuk negeri kita, kita punya kedaulatan dan mereka tidak punya hak untuk melarang," ungkap Hamid dengan nada marah.

Bagaimanapun sikap Australia tersebut benar-benar menyinggung perasaan rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Australia harus mengerti dengan sikapnya tersebut simpati terhadap Abu Bakar Ba’asyir maupun KJI akan makin tumbuh dikalangan umat muslim Indonesia. Apalagi, sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia tak percaya bila Ba’asyir merupakan otak peledakan Bom di Bali pada tahun 2002 lalu.

Umat Islam di Indonesia sangat mengutuk peledakan bom di Bali pada tahun 2002 lalu yang menewaskan lebih dari 200 nyawa. Tapi bila sikap Downer maupun John Howard sepeti itu dikhawatirkan akan lebih menciptakan simpati terhadap Abu Bakar Ba’asyir. Jadi ubahlah sikap menggurui, Om DOWNER.