Salah satu kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang populer adalah memberi makan siang gratis untuk anak sekolah. 

Program ini menjadi perhatian publik. Kemenangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu 2024 membuat program ini mulai menjadi sorotan. 

Meski belum resmi menjadi presiden, uji coba program ini sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 

Saat itu Menko Perekenomian Airlangga Hartarto hadir dan menyebut anggaran makan siang gratis akan diambil dari dana BOS. 

Pernyataan Airlangga Hartarto memicu perhatian publik, terutama aktivis pendidikan. 

Salah satu yang menentang keras adalah Retno Listyarti. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pendidik di SMAN 13 Jakarta, dan pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini menolak keras rencana pemerintah menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis. 

Berikut wawancara Endah Lismartini dari politikindonesia.id dengan Retno Listyarti:

Mengapa banyak aktivis guru menentang penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis?

Begini, dana bos yang ada sekarang itu sudah kurang untuk mendukung pendidikan dan pengembangan sekolah, dan biaya makan siang yang direncanakan pemerintah itu jauh lebih besar.

Di SD sekarang dana bos per anak Rp900.000 per tahun, kalau untuk makan siang misalnya, katanya akan dapat jatah Rp15.000 per hari per anak. Artinya dalam satu tahun dibutuhkan biaya sebanyak Rp4,5 juta per anak. Itu saja sudah tekor banyak.  Selisihnya sudah tiga kali lipat dari dana BOS yang didapat sekarang. Terus biaya sekolah yang lain bagaimana? Biaya listrik, biaya lain lain yang harus jadi tanggungan sekolah. Itu mau diambil dari mana lagi?

Ini adalah program yang sebenarnya tidak berpihak pada guru dan pendidikan. Dana BOS yang ada sekarang saja masih kurang ini malah mau ditambah bebannya.

Mungkin akan ada penambahan dana dari APBN untuk menambal kekurangan dana BOS itu?

Kalau pun mau diambil dari dana APBN, apakah pemerintah ada uangnya? Itu butuh dana triliuan lho. Butuh 9x lipat dari dana APBN sekarang. Bahkan kalaupun dipilih hanya untuk SD, akan tetap butuh dana triliunan. 

Menurut Anda, apakah memang memberi makan siang gratis untuk anak sekolah ini sesuatu yang mendesak?

Bank Dunia pernah merilis tentang negara-negara mana  saja yang anak-anak sekolahnya butuh tambahan makanan. Tapi Indonesia tidak pernah masuk dalam daftar yang dirilis Ban Dunia. Artinya, anak-anak Indonesia tidak butuh itu karena tidak termasuk anak yang kekurangan makan. kedua, kalau kita mau bicara pendidikan, rasanya orang tua lebih butuh pendidikan gratis, bukan makan siang gratis. 

Kita lihat bagaimana kenaikan UKT hari ini di pendidikan tinggi. Banyak yang akhirnya enggak bisa kuliah karena enggak punya uang untuk biaya kuliah. Ini malah disarankan untuk pinjaman online (pinjol). Kan luar biasa anehnya itu. 

Jadi dari pada dananya untuk makan siang gratis, lebih baik untuk pendidikan. Pendidikan gratis untuk 12 tahun, dan pendidikan tinggi disubsidi. Sehingga semua anak di Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk bisa kuliah, dan itu jelas menunjukkan negara hadir untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Itu jauh lebih jelas.

Sebagai ilustrasi, dulu waktu saya kuliah, biaya kuliah per semester Rp100.000, dan dapat beasiswa ikatan dinas. Nilainya Rp450.000. Artinya itu adalah pendidikan yang sangat murah di masa itu. Dapat beasiswa ikatan dinas dan mampu bayar biaya kuliah. Murahnya pendidikan tinggi di masa itu membuat banyak orang bisa lulus S1. 

Bagaimana Anda melihat pendidikan di Indonesia hari ini?

Kalau kita melihat angkatan kerja kita sekarang masih didominasi lulusan SD. Sementara di Singapura angkatan kerjanya didominasi lulusan S1. Artinya akses ke pendidikan yang lebih tinggi masih sangat dibutuhkan. Fokus saja memberi kesempatan untuk pendidikan yang lebih besar pada setiap anak, makan siang dikembalikan ke ortu masing-masing saja. Kalau negara masih ada uangnya, berikan saja untuk subsidi pendidkan.  

Artinya biaya pendidikan tinggi kita masih belum terjangkau publik ya dan belum menjadi prioritas pemerintah?

Pemerintah harus paham, pendidikan hingga perguruan tinggi itu adalah hak, bukan tersier. Kemarin kan pemerintah sempat bilang pendidikan itu kebutuhan tersier. Salah itu. Pendidikan adalah hak. 

Kita lihat saja sekarang, banyak anak lulusan SMP rebutan untuk bisa masuk ke SMA/SMK. Dan hanya sepersekian yang bisa tertampung di sekolah negeri. 

Menambah sekolah jadi wajib, termasuk juga meingkatkan layanan pendidikan. Akses pendidikan harus didahulukan ketimbang kasih makan siang gratis. 

Kasih makan siang tiap hari itu repot. Siapa yang akan kontrol menunya? Siapa yang akan mengurusi tetek bengeknya? Bagaimana pertanggungjawabannya? 

Terutama menunya, kalau tujuannya untuk perbaikan gizi, berarti kan menunya harus variatif, termasuk menu proteinnya. Masa mau disediakan telur terus biar harganya terjangkau? Itu repot sekali lho. 

Sekolah sudah sibuk dengan urusan pendidikan anak dan urusan lain terkait sekolah, masa akan dibebankan lagi dengan urusan menu makan siang?

Kalau kita bandingkan, jumlah lembaga pendidikan di Indonesia dengan jumlah siswa dan calon mahasiswa, apakah perbandingannya sudah cukup atau masih jomplang?

Perguruan tinggi negeri di 1 wilayah hanya ada 1. Dan meski ada pemekaran provinsi baru, tapi ada provinsi yang belum ada pendidikan tingginya. Dari 38 provinsi harusnya ada semua. Ada universitas negeri, UIN, dan ada Universitas Pendidikan (IKIP). Itu belum semua provinsi ada perguruan tinggi negerinya. Meski ada juga provinsi yang punya lebih banyak perguruan tinggi negari. 

Misalnya di Jawa Timur, ada Universitas Brawijaya, ada Universitas Airlangga, dan ada UPN. Jakarta ada UI dan ada UPN. Seharusnya seperti itu. Masih butuh banyak sekolah dan kampus negeri yang dibiayai pemerintah untuk mendukung pendidikan di negara ini. 

Sepertinya jumlah sekolah dan kampus yang ada sekarang masih jauh dari kebutuhan?

Pendidikan itu bentuknya piramid, makin ke atas makin kecil. Bisa saja ada lulusan SMA yang berpikir mau langsung kerja dan nanti kuliah di Universitas Terbuka. Kerja dulu, cari uang dan setelah itu lanjutin kuliah. Tapi kalau pendidikan negeri terjangkau akan lebih banyak lagi yang punya kesempatan untuk bisa kuliah dan menjadi sarjana. 

Nah itu yang harusnya jadi perhatian dan prioritas pemerintah sebagai bentuk keadilan dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Makan siang biarlah jadi urusan orang tua bukan urusan negara.