Pada tahun 2011 ini, belum akan ada pembangunan fisik jembatan Selat Sunda. Soalnya untuk memulai pembangunan fisik jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera itu menunggu terbentuknya dua badan yang terkait dengan operasionalnya. Keduanya adalah Badan Usaha Kawasan Strategis Infrastruktur Jembatan Selat Sunda dan badan pelaksana.

Soal ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (11/01). Dikatakan Hatta, semua hal yang berkaitan dengan pembentukan dewan kawasan Jembatan Selat Sunda itu harus tuntas pada tahun 2011.

Lebih jauh dia menerangakan, Badan Usaha Kawasan Strategis Infrastruktur Jembatan Selat Sunda (BUK SIS) itu akan berupa sebuah badan usaha yang merupakan konsorsium dari Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung.

Adapun badan pelaksana, merupakan lembaga pemerintah pusat, semacam otorita, yang akan memegang posisi legislasi. Badan pelaksana ini akan membuat aturan-aturan yang terkait dengan pengoperasian Jembatan tersebut. "Badan pelaksana ini merupakan badan otorita.”

Yang jelas, sambung Hatta, pelaksanaannya dengan menggunakan mekanisme PPP (kerja sama antara pemerintah dan swasta). “Namun, heavy-nya ke swasta dan BUMN atau BUMD," ungkapnya.

Dalam sebuah diskusi terbatas tentang jembatan Selat Sunda ini, sejumlah pengamat menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk meninjau kembali pembangunan proyek tersebut. Alasannya, karena kenaikan biaya pembangunan jembatan tersebut. Seperti diketahui, dana pembangunan Jembatan Selat Sunda membengkak menjadi Rp250 triliun, dari perhitungan awal Rp117 triliun.