Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo yang juga Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memegang komitmennya untuk tidak menduduki jabatan struktural partai. Hal ini menanggapi survei yang menyebutkan Jokowi pantas menjadi Ketua Umum PDIP.

"Saya sebagai teman mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak terpancing isu survei yang menyatakan ia layak memimpin PDIP dan memegang komitmennya tidak memikirkan partai dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa," kata Hadi di Solo, Selasa (16.12).

Menurut Hadi, kalau ada survei yang menyebutkan Jokowi mampu memimpin partai maka hal itu harus diwaspadai. “Kan janjinya dulu dirinya tidak akan menduduki jabatan partai. Komitmennya dulu bagaimana. Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melepaskan Dewan Pembina Partai," kata pria yang pernah mendampingi Jokowi selama tujuh tahun saat menjadi Walikota Surakarta ini.

Sebelumnya, berdasarkan surve Cyrus Network yang dirilis Senin (15/12), Joko Widodo dinilai sangat tepat menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Survei itu hak masyarakat, sah-sah saja. Namun berdasarkan Rakernas di Semarang lalu semua sepakat mengusulkan Mbak Mega maju menjadi Ketum lagi. Komitmennya Pak Jokowi semua menteri diminta melepas jabatan struktur partainya, kalau dirinya maju menjadi ketum itu ya justru bagaimana?" kata Hadi.

FX Hadi Rudyatmo juga membantah bahwa Ketua Umum PDIP harus berdarah Soekarno. Sebab PDIP milik semua warga negara Indonesia. "PDI Perjuangan itu terbentuk saat konggres di Bali 1998 lalu. PDI Perjuangan itu milik semuanya, kader partai berhak sama untuk menjadi struktur partai," kata Hadi.

Rudy menegaskan, merunut aturan Jokowi maka semua menteri harus melepas jabatan di struktur partai, sehingga Puan Maharani pun tidak bisa menduduki Ketua Umum kendati dia memiliki darah Soekarno.

"Mbak Puan itu juga tidak bisa, soalnya dia jadi menteri walau dia memiliki darah Soekarno. Mas Cahyo juga melepas jabatan Sekjennya. Untuk regenerasi memang tidak ada salahnya, kader partai menjadi ketua umum. Namun harus dibicarakan terlebih dulu dalam kongres mendatang," urai Hadi.