Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (21/09), membahas optimalisasi tiga lembaga. Ketiga lembaga yang akan diperkuat fungsinya itu adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Jokowi, keberadaan ketiga lembaga itu sangat strategis untuk menjaga keamanan di bidang laut, perang terhadap narkoba, dan pencegahan ancaman terorisme. Ketiga persoalan itu adalah permasalahan nyata yang masih ada di Indonesia hingga saat ini.

"Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang nyata dalam rangka penguatan kelembagaan di tiga lembaga yang saya sebutkan tadi, BNN, Bakamla, dan BNPT, untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal," kata Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyampaikan kondisi di lapangan dan alasan pentingnya penguatan kelembagaan.

Jokowi mengatakan, darinya berharap semua bergerak fokus pada titik yang sama, dan apa yang disampaikan tadi ada tiga hal tadi betul-betul bisa diselesaikan dan masyarakat mendapatkan manfaatnya.

Hadir dalam rapat itu Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Saud Usman, Kepala Bakamla Desi Albert Mamahit, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Saat ini, Presiden sedang mengevaluasi lembaga-lembaga non-struktural yang ada di bawah presiden. Kajian dilakukan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditargetkan selesai pada akhir September 2015.

Dari ketiga lembaga yang dibahas hari ini, kehadiran Bakamla terbilang baru setelah Bakorkamla dibubarkan.

Dengan struktur baru, Bakamla bertanggung jawab langsung kepada presiden. Perubahan ini ditujukan agar badan itu bisa lebih efektif menjaga batas wilayah laut Indonesia dari aksi pencurian ikan.