Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mencari solusi menyeluruh terkait sejumlah kasus hukum yang menimpa pejabat tinggi baik di Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi ingin solusi yang dijalankan sifatnya menyeluruh, bukan parsial.

Pernyataan itu disampaikan Andi menanggapi kasus 2 pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang saat ini masih bergulir di Bareskrim Polri.

“Arahan Presiden cari satu solusi yang sifatnya menyeluruh, tidak parsial menyelesaikan satu masalah. Misalnya yang menimpa pejabat tinggi baik di polisi, dan kasus-kasus lain yang terjadi di KPK. Penyelesaian menyeluruhnya yang harus dirumuskan, sedang dicari apa itu," ujar Seskab.

Andi mengakui, Perppu pengangkatan Plt Pimpinan KPK bukanlah satu-satunya solusi. Perppu tersebut lebih kepada upaya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di KPK.

Sementara untuk arahan dari Presiden kepada Polri dan KPK sementara adalah tidak memperkeruh suasana dengan manuver yang menimbulkan gejolak. Semua tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tak memunculkan persepsi yang negatif.

“Presiden inginkan segera tercapai sinergitas baru di antar penegak hukum, supaya bisa fokus untuk proses pergantian kepemimpinan di Polri yang akan berjalan saat proses politik di DPR, Pak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri," imbuh Andi.

Selain itu, tambah dia, penting pula diperhatikan mengenai pergantian kepemimpinan KPK pada akhir tahun ini. Masa jabatan komisioner KPK akan berakhir pada tahun ini, dan pemerintah akan segera membentuk panitia seleksi.

“Setelah itu beranjak, bagaimana bentuk sistem untuk berantas korupsi yang fokusnya sinergi antara aparat penegak hukum; KPK, Jaksa, polisi bisa jadi tim nasional pemberantasan korupsi. Tidak bergerak sektoral (hanya) untuk instansi masing-masing saja," tandas Andi.