Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri untuk tidak lagi mengumbar perbedaan pandangan di luar internal kabinet. Jokowi tak ingin ada menteri yang mengungkapkan penolakan pada suatu regulasi yang telah disetujui, apalagi di luar forum rapat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (02/11). Ia meminta seluruh menteri untuk mendukung surat edaran atau peraturan menteri yang dibuat oleh seluruh kementerian/lembaga.

"Setuju tidak setuju disampaikan dalam rapat, jangan sampai sudah disetujui, masih ada bunyi tidak setuju di luar," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, seluruh surat edaran atau peraturan menteri harus dibahas dalam sidang kabinet atau rapat kabinet terbatas. Jokowi mengaku terbuka pada perdebatan sebelum surat edaran atau peraturan itu disahkan. "Saya sangat terbuka, sampaikan. Jangan sampai di luar, apalagi dipolemikkan," ujarnya.

Setelah disahkan, ujar Jokowi, maka semua menteri wajib mendukung surat edaran dan peraturan menteri yang diterbitkan oleh kementerian lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari bertabrakannya sebuah regulasi dengan regulasi lainnya.

Seperti diketahui, silang pendapat antar anggota Kabinet Kerja memang kerap terjadi selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sekedar informasi, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli adalah yang paling sering menunjukkan beda sikapnya. Ia berseteru dengan Dirut Pelindo II RJ Lino soal pelabuhan Tanjung Priok. Dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait kontrak kerja PT Freeport.

Rizal juga sempat berdebat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno soal pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia.

Bahkan, Rizal juga sempat berseberangan pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait program 35.000 Mega Watt listrik.