Presiden terpilih Joko Widodo mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional untuk mengusulkan kader mereka sebagai calon menteri.

"Silakan ajukan usulan-usulan mengenai nama-nama menteri. Namun ingat, keputusan itu tetap hak prerogatif presiden," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut di rumah dinas gubernur, Jakarta, Sabtu siang (20/09).

Namun Jokowi menampik anggapan bahwa kebijakan itu merupakan praktik bagi-bagi kursi. Menurut Jokowi, belum tentu dia menjadikan kader kedua partai itu sebagai menteri karena Tim Transisi masih menggodok kriteria calon menteri untuk kabinet mendatang.

Menurut Jokowi, jika kader yang diusulkan kedua partai tersebut cocok dengan kriteria yang diberikan Tim Transisi, maka mungkin saja ada menteri dari kedua parpol Koalisi Merah Putih tersebut.

Sebelumnya, Jokowi yakin bahwa PAN dan PPP akan merapat ke pemerintahannya. Salah satu indikatornya adalah kedatangan petinggi PAN dan PPP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah. "Kalau sudah hadir, kan berarti sinyal. Kalau hadir, kan sudah ada tanda-tanda. Kalau mau dipersenin, ya 80 persenlah."

Politisi PPP yang hadir dalam Rakernas IV PDI-P tersebut adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi. Adapun PAN diwakili oleh Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN di DPR Catur Sapto Edy.